Press "Enter" to skip to content

Pemprov DKI Perketat Pengawasan Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, Bisnistoday – Satpol PP DKI Jakarta menyiagakan 2.000 personel untuk melakukan pengawasan jalannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jakarta sesuai arahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pemerintah pusat pada 11-25 Januari 2021″Untuk penegakan  kebijakan PSBB ketat 11-25 Januari 2021yang ditugaskan dari kami jumlahnya hampir 2.000 personel,” kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Rabu (13/1).

Arifin mengatakan titik berat pengawasan pada protokol kesehatan akan bergeser dari awalnya penggunaan masker di tengah masyarakat pada pagi hari yang menjelang siang hari, menjadi pengawasan pada perkantoran yang dibatasi maksimal hanya 25 persen dari jumlah keseluruhan.

“Kemudian pengawasan terhadap restoran mulai jam makan siang dan jam makan sore menjelang malam,” ujar Arifin.

Adapun untuk penindakan, tutur Arifin, dilandaskan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020.”Kemudian ada yang diatur lebih detail lagi melalui keputusan Kepala Dinas, SKPD masing-masing,” ujar Arifin.

Arifin juga menambahkan masyarakat bisa turut serta melakukan pengawasan, termasuk pegawai yang menemukan tempat kerjanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan peraturan agar bisa langsung melapor ke Pemprov melalui aplikasi JAKI pada ponsel.

“Apabila ada kantor mempekerjakan (lebih) 25 persen silakan lapor melalui JAKI. Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh yang sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen,” kata Arifin.

Sasaran Kegiatan
Dia juga menegaskan pihaknya bersama instansi lainnya terus melakukan patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi dan untuk tempat usaha dan pariwisata hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 19.00 WIB.”Apabila melanggar sesuai dengan sanksinya di situ ada teguran tertulis. Bahkan ada pembubaran atau penghentian sementara, kita berharap edukasi ini harus terus menerus dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Desember 2021. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan sejumlah pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kami sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali. Maka kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama,” kata Anies beberapa waktu lalu./

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *