JAKARTA, Bisnistoday – Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) berpandangan penyelesaian sengketa konstruksi melalui Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) lebih cepat dan berbiaya tidak mahal. Terlebih, para Anggota DSK terdiri dari para pakar yang telah memiliki pengalaman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengutarakan, dalam sambutan pembukaan seminar, terhadap pentingnya pencegahan terhadap terjadinya sengketa atau perselisihan merupakan pilihan rasional yang ditempuh oleh para pihak yang berkontrak.
Rachman Arief juga menekankan perbaikan kualitas proses tender, peningkatan pemahaman kontrak konstruksi dan penerapan manajemen risiko dalam kontrak sebagai upaya meminimalisir terjadinya sengketa.
“Sebagai pilihan, diharapkan penyelesaian sengketa dengan dewan sengketa ini sebagai alternatif yang mampu menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak, penghematan waktu dan biaya, terjaminnya kualitas penyelesaian sengketa, serta percepatan proses untuk mendorong peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi,” ungkap Rachman di Jakarta, baru-baru ini.
Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) pada Kamis (27/7) di Jakarta membuka pelaksanaan International Conference On Dispute Resolution And Improvement Of Construction Quality bertempat di Century Park Hotel, Senayan.
Rangkaian kegiatan Conference ini membahas mulai dari isu digital trends, design build contract, isu implementasi Dispute Board dari perspektif auditor yang keseluruhannya ditujukan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dalam proyek konstruksi.
Konferensi dua hari dari tanggal 27-28 Juli 2023 ini terbagi menjadi 8 sesi dengan menghadirkan pakar-pakar konstruksi dan kontrak konstruksi sebagai pembicara baik dari dalam dan luar negeri. President PADSK Prof. Sarwono Hardjomuljadi bertindak sebagai host dalam acara pembukaan.
Wakil Ketua MPR Bapak Arsul Sani mengatakan, forum ini sebagai ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi para praktisi konstruksi, terutama dalam hal penyelesaian sengketa konstruksi dan berbagai aspek lainnya dan tidak lupa mendorong diskusi pembangunan dan konstruksi IKN yang baru.
“Saya memiliki harapan pembangunan dan konstruksi IKN tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” ujar Bapak Arsul Sani.
Konstruksi Berkualitas
Senada dikatakan, Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan. Menurutnya, pembangunan infrastuktur prioritas khususnya IKN dituntut untuk mewujudkan mutu dan kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat, menggunakan teknologi tinggi yang mengutamakan produk dalam negeri, menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan tetap menjaga audibilitas dalam tata kelola pelaksanaannya.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah bagian dari upaya corruption risk management yang harus kita jalankan, termasuk saat ini dibangun oleh kementerian pupr sekaligus terus meningkatkan tata kelola industri konstruksi indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.
Dengan pembicara berasal dari Singapura, Australia, Hong Kong, Swedia, Vietnam, Filipina dan Jepang yang memiliki latar belakang engineer, lawyer, praktisi serta dewan direksi asosiasi Dewan Sengketa Konstruksi di dunia internasional dapat dipastikan pengetahuan yang dibagikan dan diskusi yang dilakukan akan meningkatkan pemahaman pelaku konstruksi.
Keikutsertaan lebih dari dua ratus peserta dari kontraktor baik BUMN Karya dan swasta, konsultan, auditor, undangan serta stakeholder kunci dalam konferensi ini diharapkan menjadi katalis terjadinya kolaborasi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, mempromosikan best practices, dan menerapkan budaya continuous improvement dalam mendorong kemajuan industri konstruksi Indonesia./
Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Project Management and New and Renewable Energy PT PLN (Persero) mendetailkan pengalaman PT PLN dalam berbagai sengketa yang mengakibatkan proyek tersebut mengalami Extension of Time dan Variation Order. PT PLN telah menerapkan standarisasi kontrak, penggunaan Building Information Modeling (BIM) sebagai sarana clash detection, dan juga penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi/Construction Dispute Board dalam upaya mencegah dan menangani sengketa./
