JAYAPURA, Bisnistoday – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peningkatan mutu pelayanan pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN se-Papua. Dalam agenda pembinaan yang digelar di Jayapura, Nusron menekankan bahwa pelayanan publik harus memberikan kepastian proses dan hasil bagi masyarakat.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujarnya dalam arahannya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi fokus besar Kementerian ATR/BPN. Karena itu, penyempurnaan alur kerja, pemanfaatan teknologi, dan penguatan digitalisasi menjadi agenda prioritas agar data dan layanan pertanahan semakin cepat, akurat, dan modern.
Saat ini, pelayanan pertanahan di wilayah Papua dilaksanakan oleh dua Kanwil: Pertama, kanwil BPN Provinsi Papua yang membawahi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kedua, Kanwil BPN Provinsi Papua Barat yang membawahi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam pembinaan tersebut, Nusron juga menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan transformasi pelayanan. Ia meminta seluruh insan BPN di Papua meningkatkan kompetensi, disiplin, dan profesionalisme agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih mudah dan cepat.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” tegasnya.
Agenda Kerja: Penyerahan Sertipikat dan Sosialisasi Hak Ulayat
Sebelum menghadiri pembinaan di Kanwil, Menteri Nusron terlebih dahulu menjalankan sejumlah kegiatan, termasuk penyerahan sertipikat tanah.Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), dan 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua
Selain itu, ia juga memimpin Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat guna memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan tercatat dengan baik demi menghindari potensi sengketa di masa depan.
Pembinaan ini turut dihadiri jajaran pejabat ATR/BPN, antara lain: Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwit, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Papua.//
