Hilirisasi Batu Bara Jadi DME Tekan Impor Elpiji dan Buka Lapangan Kerja

JAKARTA, Bisnistoday- Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.

“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya usai melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (24/1).

Pertanyaannya, lanjut Presiden,  apakah hal seperti itu mau kita teruskan, impor terus?. Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. “Hampir mirip dengan elpiji,” tandasnya.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.

“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” paparnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Komitmen BUMN

Dalam kesempatan sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara.

“BUMN mendukung penuh arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mendorong gasifikasi baru bara. Hal ini bertujuan demi mengurangi ketergantungan pada impor Liquid Petroleum Gas (LPG) dan penguatan energi hijau Indonesia,” ujar Erick.

Erick mengaku terus mendorong BUMN meningkatkan hilirisasi. Erick tak ingin melimpahnya sumber daya alam (SDA) justru menjadi bahan bagi pertumbuhan negara lain.

Erick mengatakan negara-negara Asia Tenggara lain telah melakukan ekspor barang yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan ekspor raw material atau bahan mentah. Hal ini berbeda dengan ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang didominasi barang jadi dan setengah jadi.

Erick menyebut proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) dapat mengurani subsidi LPG sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

“Hilirisasi sumber daya alam dengan gasifikasi batubara menjadi gas DME untuk mengurangi impor LPG merupakan bagian dari transformasi BUMN agar siap menghadapi pasar global,” ucap Erick.

Erick menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) selama 20 tahun mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar 2,1 miliar dolar AS atau setara Rp30 triliun.Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, Erick menilai, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.

Tak hanya dari investasi, Erick menilai PSN gasifikasi baru bara juga memberikan multiplier effect berupa menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi TKDN, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Menurut Erick, kerja sama gasifikasi batu bara mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja.

“Gasifikasi batu bara memberikan nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro karena sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan,” tambah Erick./