JAKARTA, Bisnistoday – Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) meminta pemerintah bersikap tegas, terutama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan Ketua Komisi Pemiluhan Umum (KPU) atas tudingan gratifikasi asusila serta rencana persekongkolan pemilu.
“Dugaan skandal Ketua KPU RI atas gratifikasi asusila dan skenario hasil Pilpres 2024 sangat menyakitkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sangat memiluhkan dan semakin membopengkan wajah Ibu Pertiwi. Lebih dari itu, merupakan prahara dan atau puncak kotak Pandora Demokrasi Indonesia,” ungkap Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, CEO PG Center’s Jakarta dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), Senin (26/12).
Oleh karena itu, tegas Ali Mahsun, harus segera diusut tuntas dalam tempo secepat-cepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Khusus untuk dugaan skenario hasil Pilpres 2024, siapapun saja, baik dari 7 komisioner KPU RI dan atau pihak lainnya yang terbukti terlibat harus dihukum seberat-beratnya, baik secara moral mau pun pidana,” cetusnya.
Tudingan perbuatan asusila Ketua KPU ini dilontarkan oleh pengacara kondang Farhat Abbas, dan sekaligus atas kasus ini, telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, (22/12) kemarin dengan nomor DKPP 01-22/SET-02/XII/202.
Laporan itu diajukan bersamaan dengan bukti-bukti dugaan pelecehan tersebut.Adapun bukti-bukti itu, kata Farhat Abbas, meliputi chat pesan WhatsApp, pengakuan testimoni dalam bentuk video, serta foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta dan kebersamaan keduanya.
Dalam informasi media, didalam video yang tersebar, bahwa Hasnaeni (wanita emas) mengungkapkan kasus skandal seks antara dirinya dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Menurut dia, Hasyim Asy’ari meminta gratifikasi seksual dari Hasnaeni sebagai imbalan untuk meloloskan partai besutan Hasnaeni yakni Partai Republik 1 sebagai peserta Pemilu 2024./
