Komisi V DPR Keluhkan Pekerja Asing di IKN

JAKARTA, Bisnistoday – Wakil rakyat menyoroti kehadiran para pekerja asing di dalam mega proyek IKN Nusantara. Komisi  V DPR mengingatkan bahwa proyek IKN sudah banyak menyedot anggaran APBN. Semestinya, proyek strategis ini harus juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Terkait IKN, ini menyedot anggaran besar, muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN. Kalau kebutuhan non skill. Sayang pak?“ tegas Anggota Komisi V DPR, Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui kanal daring di Jakarta, Selasa (20/6).

Mulyadi menegaskan, apabila memang mega proyek IKN Nusantara ini merupakan legacy dari Presiden Jokowi, seharusnya dipersiapkan dengan matang. Kementerian PUPR harus mempersiapkan diklat terlebih dahulu untuk pekerja lokal.

“IKN sedot anggaran besar dan kalau memang legasi presiden, harus disiapkan pusat diklat untuk pekerja di IKN,”tukasnya.

Ia mendorong juga, Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR mendirikan camp untuk persiapan pekerjanya. Dengan begitu, setiap kebutuhan tenaga kerja sudah siap dan seharusnya dipublikasikan. “IKN butuh banyak pekerja, sedangkan di tempat lain butuh banyak kerja pak ?” tegasnya.

Mulyadi juga mengaku prihatin, bahwa masih banyak pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Kota Kualalumpur. Negeri asing, malah menyerap tenaga kerja Indonesia dan sebaliknya di Indoneia sendiri sulit bekerja dan tidak diakui.

“Seperti LRT Kualalumpur ada yang kerja dari Indonesia. Sementara mereka menyerap, kita malah datangkan pekerja asing,” tuturnya.

Pembahasan Khusus

Mengenai pekerja asing di IKN Nusantara, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengaku akan dibahas dalam sesi khusus melalui badan musyarwarah. Ia juga mempertanyakan mengenai kualitas pekerja lokal.

“Kita juga bertanya, apakah memang kurang cukup mampu? Kurang dalam pengawasan di IKN. Karena ini untuk memastikan, apakah kurang pasti untuk ambil dalam negeri?” ujarnya.

Pelerja asing di IKN sendiri, tambah Lasarus, sebenarnya merupakan tamparan bagi Kementerian PUPR. Adanya pekerja asing ini, seperti diakui pemerintah sendiri.”Mengapa kita sendiri tidak mampu meyakinkan diri sendiri, kanapa harus ambil pekerja asing?”

“Nanti kita akan bahas sesi tersendiri, kenapa harus asing.  Demikian juga akan diundang secara khusus Kepala Otoritas IKN, karena melibatkan anggaran triliunan,” tambahnya.//