www.bisnistoday.co.id
Sabtu , 21 Februari 2026
Home NASIONAL & POLITIK Kawali Sumsel Desak Pemprov Sumsel Lebih Peduli Lingkungan
NASIONAL & POLITIK

Kawali Sumsel Desak Pemprov Sumsel Lebih Peduli Lingkungan

PELESTARIAN LINGKUNGAN : Logo Kawali Indonesia Lestari, di Jakarta, kemarin. Kawal mendesak pemerintah hentikan kerusakan terumbu karang di Karimun Jawa.
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Kawal Lingkungan Hidup (Kawali) Indonesia Lestari Sumatera Selatan (Kawali Sumsel) mendesak Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan. Kawali Sumsel melihat kepedulian Pemprov Sumsel dalam menjaga dan melindungi lingkungan masih rendah. 

“Diantara yang terlihat nyata adalah rencana pemindahan Kantor Gubernur di kawasan Keramasan Kertapati yang menurut kami tidak sejalan dengan perda mengenai tata ruang,” ungkap Ketua DPW KAWALI Sumsel Chandra Anugrah dalam keteranganya di Jakarta, Senin (6/6).

Disamping rencana dan sejumlah kebijakan yang mungkin melanggar aturan, Chandra juga melihat sisi pengawasan yang dilakukan pemerintahan HD&MY belum cukup maksimal. Seperti dalam tuntutan kami sebelumnya terkait pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. 

Kawali Sumsel mencatat, Pemberian Proper Biru terhadap perusahaan perusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum, menjadi catatan buruk dalam pemerintahan ini. Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah itu, seolah mengamini kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumsel. 

“Sehingga kami Mewakili Masyarakat dan Pecinta Lingkungan meminta komitmen dan ketegasan Gubernur untuk mencabut Proper Biru kepada dua perusahaan itu sampai permasalahan lingkungan yang mereka lakukan selesai atau sanksi yang mereka terima dijalankan,” terang Chandra. 

Belum lagi, lanjut Chandra, korporasi yang kebal hukum seperti PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari yang meskipun telah mendapat sejumlah sanksi, masih tetap beroperasi mengeruk ‘emas hitam’ dari Sumsel. 

“Atas dasar itulah, patut diduga telah terjadi mal administrasi dan politik sandera, karena Pemprov Sumsel terkesan diam dan tidak berbuat apapun menghadapi rusaknya lingkungan akibat berbagai aktivitas pertambangan ini,” tegasnya. 

Menurutnya, sampai saat ini, pemerintah provinsi dan Gubernur terlihat diam dan tidak bereaksi ataupun memberi respon terhadap aspirasi kami dan aspirasi kawan lain pegiat lingkungan yang terus memperjuangkan kelestarian lingkungan untuk masyarakat Sumsel. 

“Atas dasar itu pula, kami kawali Sumsel, memberikan nilai Raport Merah Dalam Kebijakan Lingkungan untuk kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.”/

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TRADE EXPO INDONESIA 2025

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

HumanioraNASIONAL & POLITIK

BUMN Mudik Gratis 2026, Akan Berangkatkan Lebih 100 Ribu Pemudik

JAKARTA, Bisnistoday – Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program...

APPMBGI Konsolidasikan Kepengurusan Daerah untuk Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
NasionalNASIONAL & POLITIK

APPMBGI Konsolidasikan Kepengurusan Daerah, Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, BisnisToday - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia...

kantor pertanahan kota palangka raya zona integritas
NasionalNASIONAL & POLITIK

BPN Kota Palangka Raya Target 675 Bidang Tanah di PTSL 2026

PALANGKA RAYA, BisnisToday – BPN Kota Palangka Raya kembali melaksanakan Program Pendaftaran...

Wamen PKP Fahri Hamzah sambangi kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (30/12026).
NasionalNASIONAL & POLITIK

Wamen PKP Fahri Hamzah Blusukan ke Muara Angke

JAKARTA, BisnisToday - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah...