Ekonomi Tumbuh di Atas 5 Persen: Modal Optimisme atau Alarm Ketimpangan?

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang menembus 5,11 persen patut diapresiasi. Di tengah gejolak global, tekanan geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi dunia, capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan penanda bahwa fondasi ekonomi nasional masih cukup kokoh. Namun, di balik euforia pertumbuhan, terselip pertanyaan mendasar: untuk siapa pertumbuhan ini bekerja?

Secara agregat, kinerja ekonomi Indonesia memang menunjukkan sinyal positif. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, investasi mulai menggeliat, ekspor tumbuh solid, dan inflasi berhasil dijaga pada level terkendali. Bauran kebijakan fiskal dan moneter yang relatif harmonis telah memberikan ruang napas bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Namun, opini publik tidak cukup hanya dipuaskan oleh narasi “ekonomi tumbuh”. Publik berhak bertanya lebih jauh: apakah pertumbuhan ini merata, inklusif, dan berkelanjutan?

Pertumbuhan yang Bertumpu pada Konsumsi dan Stimulus

Pertumbuhan ekonomi 2025 banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan stimulus fiskal. Bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta belanja pemerintah terbukti efektif menjaga roda ekonomi tetap berputar. Aktivitas perdagangan, transportasi, dan jasa ikut terdongkrak, terutama pada momen libur besar dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Namun, ketergantungan berlebih pada stimulus mengandung risiko laten. Tanpa transformasi struktural yang kuat—khususnya pada sektor industri bernilai tambah tinggi—pertumbuhan semacam ini berpotensi rapuh ketika ruang fiskal menyempit. Ekonomi boleh tumbuh hari ini, tetapi apakah ia cukup tangguh menghadapi guncangan esok hari?

Investasi Meningkat, Industrialisasi Masih Setengah Jalan

Realisasi investasi yang tumbuh positif memberi harapan baru. Impor barang modal meningkat, PMA dan PMDN menguat, dan belanja modal pemerintah menunjukkan akselerasi. Ini adalah sinyal awal yang baik menuju penguatan kapasitas produksi nasional.

Sayangnya, investasi belum sepenuhnya terkonversi menjadi industrialisasi yang merata. Hilirisasi masih terkonsentrasi di sektor tertentu dan wilayah tertentu. Nilai tambah ekonomi nasional masih didominasi wilayah Jawa, yang menyumbang hampir 57 persen PDB nasional. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan soal keadilan pembangunan.

Jika dibiarkan, konsentrasi pertumbuhan akan memperlebar jurang antarwilayah dan memicu persoalan sosial-politik di masa depan.

Lapangan Kerja: Tantangan yang Tak Boleh Diabaikan

Pertumbuhan ekonomi idealnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Sektor padat karya memang masih tumbuh, tetapi tekanan otomatisasi, digitalisasi, dan efisiensi berpotensi membatasi serapan tenaga kerja baru.

Tanpa kebijakan ketenagakerjaan yang progresif—mulai dari peningkatan keterampilan, perlindungan pekerja, hingga penciptaan industri berbasis pengetahuan—pertumbuhan ekonomi berisiko meninggalkan sebagian masyarakat di pinggir arena.

Menuju Pertumbuhan Berkualitas, Bukan Sekadar Tinggi

Target pertumbuhan 5,4 persen pada 2026, bahkan ambisi menuju 7–8 persen, hanya akan bermakna jika disertai kualitas. Pertumbuhan berkualitas berarti:

• Mengurangi ketimpangan wilayah
• Memperkuat industri nasional
• Menciptakan pekerjaan layak
• Menjaga keberlanjutan fiskal dan lingkungan

Di tengah era TUNA (turbulence, uncertainty, novelty, ambiguity) keberanian pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mengoreksi arah pembangunan agar tidak terjebak dalam pertumbuhan semu.

Ekonomi Indonesia 2025 memberi kita alasan untuk optimistis, tetapi juga kewajiban untuk waspada. Pertumbuhan di atas 5 persen adalah modal, bukan tujuan akhir. Tanpa keberanian memperluas pemerataan, memperdalam struktur ekonomi, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan, angka pertumbuhan hanya akan menjadi statistik indah di atas kertas.

Sejarah mencatat, bangsa besar bukan hanya yang ekonominya tumbuh cepat, tetapi yang adil dalam membagi hasil pertumbuhan.

Jakarta, 6 Februari 2026

Oleh : Ryan Kiryanto, Ekonom Senior, Praktisi Perbankan dan Associate Faculty (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI)