Transisi Energi Tingkatkan Ketahanan Nasional

JAKARTA, Bisnistoday- Transisi energi dari fosil menuju energi bersih yang minim emisi dan ramah lingkungan menjadi arah kebijakan energi nasional ke depan. Transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional mengingat cadangan bahan bakar fosil yang terbatas.

“Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar yakni lebih dari 3.000 gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi, dan juga sumber daya laut,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam seminar nasional bertajuk “Patriot Energi 2022” di Jakarta, Senin (29/8).

Oleh karena itu, lanjut Arifin, Kementerian ESDM sangat mendukung transisi energi yang berpusat kepada manusia atau people centred energy transitions yang mencakup tidak hanya peralihan ke energi yang lebih bersih, tetapi juga terkait penyediaan kesempatan kerja dan keterampilan, peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi, kesetaraan dan keadilan, serta melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam penyediaan akses energi bersih, kata Arifin, Kementerian ESDM telah membangun sejumlah infrastruktur EBT terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi (4T), yaitu dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, hybrid, biomassa, lampu tenaga surya hemat energi, dan penerangan jalan umum tenaga surya dengan menggunakan dana APBN maupun dana alokasi khusus

“Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Pemanfaatan teknologi tepat guna serta menjaga aspek keberlanjutan dari infrastruktur infrastruktur tersebut,” terang Arifin.

Kementerian ESDM mencatat angka rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,2 persen dan masih menyisakan 0,8 persen masyarakat yang belum menikmati listrik.

Arifin menyampaikan bahwa masih terdapat desa yang gelap gulita dan 3.090 dosa yang listriknya masih menggunakan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dan perlu diupayakan untuk mendapatkan pasokan listrik yang lebih andal dan kontinu.

Dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk generasi muda Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan dan perluasan akses energi kepada masyarakat.

Dalam upaya melibatkan generasi muda Indonesia, Kementerian ESDM telah melaksanakan program Patriot Energi bekerja sama dengan yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) dengan tujuan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pendampingan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pembangkit setrum bersih secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan setempat untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat dengan andal dan kontinyu khususnya di daerah 4T.

Arifin mengapresiasi para generasi muda yang tergabung dalam Patriot Energi yang dalam waktu 10 bulan telah melaksanakan tugas di pelosok daerah.

Mereka telah mampu melakukan pendampingan di 98 desa yang terletak di 33 kabupaten dari 13 provinsi dengan melakukan penyusunan prastudi kelayakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di 14 desa, solar home system di 12 desa, serta PLTS surya di 67 desa, termasuk perencanaan pembangunan atau revitalisasi pembangkit energi terbarukan di lima desa.

EBT Masa Depan RI

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan, DPR akan terus mendorong pemerintah mempercepat pengembangan EBT mengingat pentingnya keberadaan energi bersih tersebut bagi masa depan Indonesia.

“Kenapa kita harus masuk kepada energi baru terbarukan? Karena fosil sudah jadi masalah. Energi baru terbarukan bukan pilihan, tetapi keharusan, kalau bangsa ini mau selamat,” tegasnya.

Sugeng menjelaskan Indonesia memang masih memiliki sumber daya energi fosil yang cukup banyak, namun jumlah itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.

Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru, maka minyak bumi yang dimiliki Indonesia sekitar 6,57 miliar barel, hanya mampu bertahan selama 9,5 tahun dan gas bumi yang mencapai 100 triliun kaki kubik, juga hanya cukup untuk 30 tahun.

Untuk batu bara, cadangan nasional yang tersedia masih cukup besar yakni sekitar 183 miliar metrik ton atau cukup memenuhi kebutuhan hingga 70 tahun ke depan.

Sugeng mengatakan situasi politik dan ekonomi global yang bergejolak dalam satu tahun terakhir telah menyebabkan harga energi naik signifikan dan Indonesia sebagai negara importir, terutama minyak dan elpiji, merasakan dampak secara langsung.

“Minyak hari ini justru menyebabkan masalah ekonomi yang luar biasa. Ini kontroversi antara dinaikkan subsidi atau dikurangi subsidi dengan menaikkan harga (BBM) atau tidak,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, Indonesia masih beruntung karena komoditas batu bara dikontrol oleh pemerintah yang membuat fluktuasi harga batu bara di pasar domestik tidak sekuat harga global.

Dari total 71 gigawatt listrik di Indonesia, sebanyak 67 persen dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Pada 2022, konsumsi batu bara nasional kurang lebih 138 juta metrik ton. Angka kebutuhan itu cukup dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) 25 persen dari produksi nasional sebanyak 660 juta metrik ton.

Indonesia juga mengembangkan domestic price obligation (DPO) untuk mengendalikan harga batu bara yang membuat harga listrik tetap murah. Padahal, harga pasar batu bara yang dikonsumsi oleh PLN untuk menggerakkan PLTU sudah naik lima kali lipat.

Batu bara yang digunakan PLN adalah batu bara dengan GAR 4.600 kkal/kg dan berada pada kisaran harga 46 dolar AS per ton. Sedangkan, harga batu bara dunia sudah mencapai angka 230 dolar AS per ton untuk jenis 4.600 kkal/kg.

“Energi baru terbarukan bukan pilihan tetapi keharusan. Kami sekarang mendorong habis-habisan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang akan menjadi payung hukum bagi perkembangan ekonomi energi baru terbarukan,” ujar Sugeng./