JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui sistem digitalisasi. Kementerian ATR/ BPN mengaku telah melakukan sejumlah inovasi bagi pelayanan publik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengutarakan, sebanyak 7 Layanan Prioritas telah dilaunching pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan” di Jakarta, Selasa (7/3).
Pelayanan dimaksud terdiri dari Pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.
Tidak hanya itu, lanjut Hadi Tjahjanto, Kementerian ATR/BPN juga memperluas jaringan layanan pengaduan masyarakat dengan meluncurkan Layanan Whatsapp Pengaduan Terintegrasi dengan 33 Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia.
“Nantinya, masyarakat di 33 provinsi dapat melakukan konsultasi, pengaduan, dan berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN hanya dengan satu nomor, yakni 0811-1068-0000. Dengan demikian, tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.
Percepatan Program PTSL
Dalam rangka percepatan realisasi target Program PTSL, Hadi Tjahjanto menguraikan, terdapat beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan seperti melanjutkan kampanye Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), pemetaan bidang tanah yang terintegrasi melalui metode Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).
Selain itu, juga penggerakan partisipasi masyarakat dengan dibantu Pengumpul Data Lapangan (Puldatan), kegiatan survei dan pemetaan dengan teknologi sistem Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau pesawat udara tanpa awak, hingga pembebasan biaya BPHTB.
Menurut Hadi, program PTSL terbukti telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekanomian nasional. Terbukti sejak dilaksanakannya program PTSL dari tahun 2017 s.d. tahun 2022, telah terjadi pertumbuhan nilai ekonomi (Economic Value Added) sebesar ± 5.219 Triliun Rupiah yang diperoleh dari PBB, BPHTB, Hak Tanggungan, dan lainnya.
Kedepannya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mempercepat pendaftaran tanah, termasuk percepatan sertipikasi rumah ibadat dan tanah wakaf melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadat dan Pesantren yang baru diluncurkan dalam Rakernas 2023 ini.
“Harapannya, setiap umat beragama mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dan dapat beribadah dengan aman tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi sebagaimana perintah Presiden,” tuturnya.
Pembentukan Tata Ruang
Mengenai tata ruang, Menteri ATR /BPN menyatakan terus mendukung kemudahan periznan berusaha melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR perlu didukung oleh ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Saat ini, dari target 2000 RDTR di seluruh Indonesia (514 Kabupaten/Kota) telah terdapat 294 RDTR yang menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 114 RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kementerian ATR/BPN terus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung ketersediaan RDTR di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga baru meluncurkan layanan Customer Care Tata Ruang (CETAR). CETAR merupakan jenis layanan yang bertujuan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi terkait KKPR dan informasi lainnya tentang Tata Ruang.
“Untuk mendukung terwujudnya peningkatan investasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan dengan melakukan transformasi digital. Kementerian ATR/BPN saat ini sudah memiliki 4 layanan elektronik yang mampu mengurangi 40% antrean di kantor- kantor pertanahan,” paparnya.
Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan Sertipikat elektronik terhadap BMN pada April 2023 dan launching layanan elektronik Peralihan Hak (Jual Beli) pada September 2023. “Untuk bidang pertanahan, pemerintah mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui Program PTSL. Dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, saat ini telah terdaftar sebanyak 101,1 juta bidang tanah dan telah tersertipikasi sebanyak 85 juta bidang tanah,” terangnya./
