JAKARTA, Bisnistoday – Pengembangan ekonomi syariah merupakan kebutuhan pembangunan di Indonesia, selain sebagai manifestasi ajaran Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar yakni 86,7 persen atau sebanyak 237 juta orang dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, ekonomi syariah merupakan sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia.
“Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama dan sekaligus Hub ekonomi syariah, serta produsen pusat halal dunia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/5).
Kendati demikian, Sri Mulyani berharap pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air tidak terjebak pada hal yang sifatnya branding semata, namun juga menitikberatkan kepada berbagai hal substantif.
Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah bisa menghadirkan sebuah sistem ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga bukan sebuah ekonomi yang tidak efisien dan memiliki berbagai persoalan dari sisi tata kelola keuangan syariah.
Implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah membawa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah mencapai Rp2.375,8 triliun pada akhir tahun 2022, dimana perbankan syariah telah menjadi motor penggerak.
Untuk merawat pencapaian ini, Bendahara Negara tersebut menilai dibutuhkan sinergi, tidak hanya antar seluruh pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya yaitu dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), terutama di tingkat provinsi.
“Komite ini diharapkan dapat berperan dalam memastikan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun akan terus memberikan dukungan melalui berbagai kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia
Dengan begitu, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan kantor kantor wilayah Kemenkeu di dalam memanfaatkan jaringan Kemenkeu untuk memupuk serta mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah.
Dukungan Kepala Daerah
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para kepala daerah agar memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk bagaimana program ekonomi syariah dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus diperkuat lagi. KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti,” tambah Wapres yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonmi dan Ekonomi Syariah (KNEKS) itu.
Wapres meminta agar penghargaan Anugerah Adinata Syariah tersebut dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah.
“Kegiatan ini agar diikuti dengan upaya konkrit untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional,” ungkap Wapres./
