Dewan Pastikan Program PTSL Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

TUBAN, Bisnistoday – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program dari Presiden Joko Widodo di bidang pertanahan supaya lebih berpihak kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Selain itu, PTSL juga memberikan jaminan, termasuk jaminan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. 

Demikian dikatakan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Haeny Relawati Rini Widyastuti dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan di Hotel Mustika, Tuban, pada Selasa (15/11).

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan, PTSL adalah program sertipikasi yang bisa disebutkan gratis. Karena, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat biayanya dibebankan pemerintah. “Meskipun ada SKB (Surat Keputusan Bersama, red) tiga Menteri, biaya ini digunakan untuk melengkapi administrasi, termasuk meterai dan juga pembuatan patok,” ungkap Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Menurut Haeny Relawati Rini Widyastuti, pekerjaan terbesar dalam menyelesaikan program strategis adalah masing-masing kementerian/lembaga belum terbiasa melakukan sinkronisasi serta kolaborasi antar kelembagaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ia memandang kolaborasi yang terjadi untuk menyukseskan PTSL patut dihargai. 

“Dengan demikian, efisiensi serta efektivitas dan percepatan program pemerintah khususnya PTSL dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Lengkapi Persyaratan

Kemudian, Anggota Komisi II DPR RI memaparkan beberapa persyaratan dari segi administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin mengikuti PTSL. Mulai dari KTP, KK, Surat Tanah, Tanda Batas, Bukti Setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Surat Pernyataan Peserta. 

“Mudah kan? Kira-kira yang sulit di mana dari lima persyaratan ini. PTSL ini murah dan patut untuk Bapak respons tindak lanjuti, karena di Tuban banyak yang belum bersertipikat. Jadi ayo segera manfaatkan PTSL ini, bagi yang tanahnya belum bersertipikat segera ikuti PTSL ini,” imbau Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Pada kesempatan yang sama, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Hendy Pranabowo selaku Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN berusaha untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui sertipikat. 

“Manfaat sertipikat itu mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tuban melalui akses ke bank. Tapi gunakan untuk hal yang produktif, bukan yang konsumtif,” sebut Hendy Pranabowo.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Roy Eduard Fabian Wayoi mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, target PTSL di Tuban sebanyak 10.000 sertipikat dan telah ia rampungkan. Sedangkan, untuk target pemetaannya sendiri sejumlah 20.050 bidang dan telah selesai dilaksanakan di tujuh desa. “Diharapkan penggunaan sertipikat dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui pengembangan UMKM,” imbuhnya.

Dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, juga dilangsungkan penyerahan 10 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti beserta jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir./