INDEF : Perekonomian Tahun Depan Masih Penuh Gejolak dan Tantangan

JAKARTA, Bisnistoday – Institute for Development of Economic & Finanace (INDEF) memperkirakan tantangan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 kian berat. Terlebih, harga komoditas global lambat laun memperlihatkan penurunan sehingga pendapatan pemerintah dari windfall profit tersebut perlahan juga menyusut. 

Nailul Huda, Peneliti Center of Digital Economy and SMEs mengatakan, tahun depan pendapatan pemerintah akan lebih bergantung kepada penerimaan pajak. Hal ini lebih agak berat ketimbang tahun ini, yang masih diuntungkan dengan kenaikan harga CPO dan komoditas global lainnya.

”Tahun depan lebih mengandalkan pajak, ketimbangan CPO yang sekarang harganya cenderung sudah melemah,” ujar Nailul, saat acara diskusi O=online INDEF bertajuk: “Arah Kebijakan Anggaran dan Ekonomi di Tahun Politik” di Jakarta, Selasa (16/8). 

Menurut Nailul, hal tersebut harus menjadi perhatian, ketika target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok dalam kisaran 5,3%-5,9%. Terlebih, pertumbuhan ekonomi terlihat belum mampu memberikan dampak kesejahteraan masyarakat secara meluas. Tidak terhindari masih ada ketimpangan ekstrim di perkotaan yang cenderung memburuk.

“Pemerintah jangan anggap enteng, serta harus memperhatikan terhadap ancaman inflasi yang masih menghantui perekonomian global,” tuturnya. 

Selain itu, lanjut Nailul, pertumbuhan UMKM terutama kebutuhan permodalan banyak pengembangan UMKM masih mengandalkan koceknya sendiri. Pendapatan para UMKM masih tetap sulit berkembang, dengan produktifitas rendah. 

Terbelenggu Utang

Riza A Pujarama, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance berpandangan, dukungan utang pemerintah terus bertambah, namun disisi lain, pemanfaatanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif minim. Hampir selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tetap berkutat di angka 5% kendatipun utang terus menggunung.

Ia meminta pemerintah lebih memperketat, dan menghintung kembali efektifitas penggunaan utang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, utang tersebut bersumber dari SBN (Surat Berharga Negara), yang tidak tahu peruntukkannya secara jelas karena langsung dibelanjakan. 

“Lebih baik, utang dalam bentuk pinjaman langsung, karena lebih terlihat dalam pemanfaatannya untuk pembangunan apa,” tukasnya.

Pemerintah, tegas Riza, tidak menggunakan utang untuk belanja negara bagi hal yang tidak produktif. Seperti halnya, dengan menambah anggaran untuk gaji ASN, tidak digunakan untuk belanja modal. “Utang untuk pengeluaran yang lebih untuk operasional, dan belanja modal malah menurun. Ini tak bisa dilihat multipliereffect-nya,” ujarnya.

Tidak hanya pemanfaatannya yang harus efektif, lanjut Riza, tetapi juga memperhatikan akuntabilitasnya. Sepertinya halnya, untuk penggunaan utang untuk belanja sosial seperti bantuan tunai. “Pemerintah harus tingkatkan akuntabilitas, mendorong penggunaan utang yang bisa berdampak terhadap pembangunan yang ujungnya berdampak terhadap kesejahteraan mayarakat,” terangnya. 

Keberpihakan Industri Lokal

RAPBN, Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment, harus mampu memperlihatkan keberpihakan pembangunan yang urgent jangka pendek. Bagitupun APBN juga harus mampu mengakomodir dinamika kondisi global jangka pendek. “GDP Indonesia hanya 1,2% terhadap GDP perekonomian global, sehingga rentan terjadi perubahan pengaruh global.”

Karena itu, Heri mengingatkan pentingnya keberpihakan terhadap perekonomian domestik termasuk industri dalam negeri. Didalam RAPBN untuk belanja sebesar Rp379 Triliun sangat berguna untuk stimulus pengembangan industri lokal. “Harus ada agenda pencapaian per tahun seberapa besa porsi untuk produk dalam negeri.sehingga bisa termonitor dengan baik,” tuturnya.

Tinjau Ulang Proyek IKN Nusantara

Mengenai proyek IKN Nusantara, Ahmad Heri Firdaus meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek IKN Nusantara. Menurutnya, dorongan ekonomi pembangunan IKN Nusantara terhadap ekonomi nasional relatif minim. 

“Harus melihat dampaknya terhadap segala sektor, seperti swasta yang tentu tidak mudah dengan suplai chain logistic di IKN Nusantara yang relative baru, sehingga butuh konsolidasi,” tuturnya. 

Meski begitu, lanjut Heri, kalaupun pembangunan IKN Nusantara ini menjadi keharusan, maka harus dipantau efektifitasnya terhadap pengembangan ekonomi setidaknya wilayah setempat. “Kalau dipaksakan harus membangun ibukota baru, harus diparhatikan betul dampaknya di wilayah, seperti penyerapan pekerja di Kaltim dan pemnafaat Sumber Daya Alam disana,” tuturnya. /