JAKARTA, Bisnistoday – Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 tercatat angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun. Karena itu, Kementerian PUPR menggandeng semua pihak turut serta membantu mengurangi gap penyediaan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Program perumahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau hingga 70% pada 2024,” kata Iwan Suprijanto Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Webinar bertema “Kuat Bersama Sektor Properti sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi.”
Kegiatan ini, dihadiri oleh perwakilan dari perbankan, asosiasi dan pengembang perumahan, Perumnas, BP Tapera, pengamat properti, dan masyarakat, Jumat (4/2). Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
“Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti,” ujar Iwan Suprijanto.
Iwan Suprijanto mengatakan sektor properti dapat menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar dalam menggerakan sektor lainnya. Peran aktif asosiasi pengembang, swasta, perbankan dan masyarakat terus didorong mengingat sektor perumahan (properti) menjadi salah satu leading sector (lokomotif) dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.
“Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia,” kata Iwan Suprijanto
Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, Iwan Suprijanto menyampaikan, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua lapisan, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Diketahui, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah (MBR).
