BANDUNG, Bisnistoday-Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 menghadiri wisuda Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Di acara itu Mahfud memberikan orasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa pada Sidang Terbuka Senat Wisuda ke-40.
“Saya tegaskan ini orasi ilmiah, bukan orasi politik elektoral. Yang hadir di sini sudah punya pilihan sesuai hati nurani masing-masing,” kata Mahfud mengawali orasinya, di Hotel Harris, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).
Mahfud mengimbau agar para lulusan Unikom tidak hanya menjadi sarjana, namun juga menjadi intelektual yang bermoral. “Sarjana itu ijazah. Skill ada, tapi belum menggambarkan moralitas. Intelektual itu menggambarkan watak pendidikan bermoral,” kata dia.
Siapa saja bisa menjadi sarjana, namun tidak semua sarjana bermoral. Buktinya, kata dia, dari jumlah koruptor sebanyak 1.250 orang, 84 persen itu sarjana. Bahkan ada yang profesor.
Para pelaku korupsi ini, kata Mahfud MD, jelas tidak intelek, tak punya moralitas dan integritas untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Karenanya, Mahfud berharap, para wisudawan bukan hanya mendapat gelar sarjana, tetapi juga intelektual. Para sarjana pPnya tanggung jawab moral memajukan bangsa dan negara seperti yang tertuang dalam konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya otak, tetapi watak.
“Orang yang ilmunya dalam, pasti punya moral dan integritas. Karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak melakukan tindakan destruktif, kalau di pemerintahan, bersih dari korupsi dan intrik politik yang merugikan masyarakat dan bangsa,” katanya.
Kata Mahfud, pada 2045 mendatang, Indonesia akan memasuki Indonesia emas. Ada empat poin yang menjadi prasyarat untuk mewujudkan Indonesia emas itu.
Pertama, penegakkan hukum. Menurut dia, banyak negara yang hancur karena tidak menegakkan keadilan. “Kalau keadilan tidak tegak maka mereka akan hancur,” kata dia.
Ia menyebut contoh sejumlah negara seperti Libia, Mesir, dan Aljazair. Negara-negara itu pertumbuhan ekonominya bagus, namun karena tidak ada keadilan dan tak ada penegakkan hukum, negara itu morat-marit.
Prasyarat lainnya adalah pemberantasan korupsi, demokrasi berkualitas, dan toleransi. “Kita bisa menyongsong Indonesia emas jika empat prasyarat itu terwujud. Dan itu harus dilakukan dari sekarang,” ujar dia. (Huda)
