Pemerintah Diimbau Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, Bisnistoday – Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) mendesak pemerintah agar fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Hal ini, seiring dengan kecenderungan potensi pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022 yang cenderung menurun. INDEF memberikan masukan pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil jangka pendek.

“Seiring ketiadaan momen musiman hari besar keagamaan yang mendorong konsumsi (seperti: lebaran, natal) di triwulan III 2022, maka upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengatasi persoalan inflasi yang mulai menggerogoti daya beli masyarakat. Inflasi difokuskan pada inflasi harga bergejolak dan inflasi yang diatur pemerintah,” ungkap Peneliti Senior INDEF, Eko Listiyanto belum lama ini di Jakarta.

Menurut Eko, belanja pemerintah perlu diakselerasi untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi. Belanja yang perlu didorong pada triwulan III adalah belanja barang dan modal sehingga sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi positif. 

“Kinerja sektor dominan yang menampung banyak lapangan kerja seperti sektor industri, pertanian, dan perdagangan perlu ditingkatkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi,” terangnya. 

Selain itu, lanjut Eko, upaya menjaga pasar mitra dagang utama serta mendorong ekspor ke pasar-pasar potensial baru perlu dilakukan agar surplus dagang dapat dipertahankan. Hal ini juga harus dibaerengi dengan upaya mendorong peningkatan dan penguatan aktivitas ekonomi domestik dapat menjadi strategi jitu untuk bertahan di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. 

“Revisi formula kenaikan UMP sehingga setidaknya sama dengan inflasi daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi,” tambahnya. 

Insentif Fiskal

Hal lainnya menurut Eko, pemerintah perlu berikan Insentif fiskal untuk diarahkan kepada sektor-sektor tertentu, tidak diberikan secara sporadis. Begitupun, restrukturisasi kredit terbatas kepada sektor-sektor industri tertentu yang masih belum pulih perlu diberikan. 

Kondisi sekarang, memerlukan adanya peran kelembagaan dalam membangun perencanaan industri, saat ini Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dinilai perlu dilakukan evaluasi seiring dengan tantangan yang ada. 

Eko dalam keteranganya menuturkan, kebijakan mitigasi risiko atas kondisi global saat ini (disrupsi supply chain dan kelangkaan bahan baku) dengan beberapa pilihan: diversifikasi suplai dari negara asal bahan baku, evaluasi dan ratifikasi kerjasama dagang hingga melakukan reshoring industri tertentu. 

“Kebijakan hilirisasi perlu ditinjau ulang apakah mampu mendorong kinerja industri manufaktur karena saat ini kinerja pertumbuhan pertambangan jauh lebih tinggi dibandingkan industri manufaktur,”dalam keteranganya./