JAKARTA, Bisnistoday.- Pemerintah dalam hal ini, Presiden Joko Widodo diminta bersikap mengenai dugaan praktik penyimpangan investasi Telkomsel yang notabene adalah anak perusahaan BUMN Telkom kepada PT Gojek Tokopedia (GoTo) Tbk sebesar Rp6,3 triliun.
Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto (AEK) dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Selasa (21/2) dan dikondirmasi, di Jakarta Rabu, (22/2).malam .
“Saya lapor KPK katanya laporan saya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah ini kan parahnya enggak ada yang bicara. Secara politik, ya presidennya juga diem aja,” ujar AEK dalam keteranganya.
Padahal, menurut AEK, berdasarkan data yang dimilikinya per tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB (GoTo) untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond (CB) tanpa bunga sebesar 150 juta dolar AS, atau setara Rp 2,1 triliun dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023.
Kemudian, pembelian saham GOTO oleh Telkomsel, pada 18 Mei 2021 yakni 150 juta dolar AS atau setara Rp 2,1 triliun yang dikoversi menjadi 29.708 lembar. Lalu 300 juta dolar AS setara Rp 4,2 triliun yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Sehingga total 89.125 lembar saham senilai Rp 6,3 triliun uang Telkomsel mengalir kepada GOTO.
“Commonsense saja. Masalahnya enggak ada penegakan hukum dan otoritas hukum yang memeriksa itu,” terangnya.
Sementara, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menunda agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.
Dalam keterangan resmi emiten teknologi itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/2) bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menunda agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan yang dapat menjadi pemegang saham Seri B./
