JAKARTA, Bisnistodqy – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Tol Yogyakarta-Solo berjalan lancar. Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah tersebut, khususnya pada seksi I dari Kartasura-Purwomartani dinilai berjalan lancar. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan bahwa hingga saat ini, pembayaran pengadaan tanah proyek tersebut mencapai 1.003 bidang tanah senilai Rp1,15 triliun.
“Dari sisi BPN progresnya bagus, tidak ada kendala. Dana yang sudah dikeluarkan Rp1,15 triliun. Seksi I ini diharapkan sudah bisa terfasilitasi untuk penyelesaian pembayarannya, karena kalau kita lihat untuk luas tanahnya ada 6.791 bidang yang rencana penganggarannya dibutuhkan Rp5,7 triliun,” ujarnya dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Jumat (7/5).
Baca juga : Kementerian ATR/BPN Fokus Implementasikan Transformasi Digital Pertanahan
Arie Yuriwin memaparkan, proyek Tol Yogyakarta-Solo terbagi atas tiga seksi, antara lain Seksi I dari Kartasura-Purwomartani sebanyak 6.791 bidang tanah, Seksi II Purwomartani Sleman-_Junction_ Sleman sebanyak 1.479 bidang tanah, dan Seksi III _Junction_ Sleman-Purworejo Jawa Tengah sebanyak 5.252 bidang tanah. Sehingga total pembebasan lahan yakni 13.522 bidang tanah.
Namun demikian, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, mulai dari pengukuran, identifikasi, verifikasi, hingga penilaian.
“Itu sudah sesuai ketentuan. Kalau di D.I.Y. semua penyerahan hasilnya juga sudah selesai. Kalau misalnya 2021-2022 sudah dianggarkan, diharapkan tahun 2023 sudah selesai pembayaran untuk 3 seksi. Kalau sekarang kan baru seksi I yang baru terbangun, Kertasura-Purwomartani,” tuturnya.
Pembayaran Lancar
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta, Suhendro mengatakan proses pembayaran pengadaan tanah di wilayahnya dilakukan secara bertahap. Ia berharap, masyarakat yang sudah dan akan menerima uang pembebasan lahannya bisa menjadi lebih bijaksana, misalnya dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan prioritas. Selain itu, masyarakat diharapkan turut andil dalam setiap proses pengadaan tanah proyek tersebut.
“Masyarakat agar menerima imbauan dari Presiden, Menteri, bahwa uang itu nanti akan dipergunakan untuk membeli tanah lagi, untuk usaha, untuk kepentingan prioritas lainnya. Masyarakat dalam tahapan berikutnya agar lebih banyak melakukan koreksi hak-hak yang memang menjadi milik mereka. Jangan sampai ada yang tidak terbayarkan. Ini yang kita selalu komunikasikan baik ke camat, lurah atau pejabat yang lainnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang terlewatkan atau ada yang tidak baik untuk dilakukan,” terang Suhendro.
Sebagai informasi, trase Jalan Tol Yogyakarta-Solo nantinya akan melintasi dua provinsi, yakni trase yang terletak di D.I.Y. sepanjang 60,93 kilometer dan trase yang terletak di Jawa Tengah sepanjang 35,64 kilometer. Jalan tol ini ditargetkan akan dioperasikan secara bertahap pada tahun 2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pengadaan tanah mencapai Rp17 triliun./
