JAKARTA, Bisnistoday – Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antony berupaya memperjuangkan kepemilikan tanah suku Bajau yang berada di pinggir pantai dan pesisir.Hal ini diungkapkan Raja Juli Antoni pada Dialog Bajau Internasional yang berlangsung secara daring pada Rabu (25/1).
“Salah satu keinginan kuat dari kami di Kementerian ATR/BPN adalah ketika kegiatan GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan para civil society organization melakukan legalisasi aset terhadap kawan-kawan suku Bajau yang memang sudah menempati sempadan bibir pantai dan mencari kehidupan di pesisir,” ujar Raja Juli.
Raja Juli mengakui, dalam upaya memberikan kepastian hukum diakui masih terdapat tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya melakukan affirmative action sebagai upaya untuk merevitalisasi hak-hak dan kesetaraan suku-suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah suku Bajau.
Bukti nyata dari hadirnya negara bagi Suku Bajau terlihat dari diserahkannya sertipikat tanah oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2022 lalu. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Suku Bajau dapat terus meningkat melalui pemanfaatan sertipikat sebagai akses permodalan ke perbankan.
“Kami sudah memberikan 525 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat suku Bajau,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Raja Juli menambahkan, pemerintah akan terus melanjutkan langkah affirmative action dengan melakukan komunikasi terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan hak dasar Suku Bajau. “Beberapa halangan lainnya seperti ego sektoral antar K/L ini yang memang tidak mudah untuk dipecahkan,” paparnya./
