DEPOK, Bisnistoday – Bangsa ini lahir dari kegelisahan dan gerakan politisi dan negarawan intelektual, bukan politisi yang hanya bisa jingkrak-jingkrak di panggung. Politisi pemikir kini sudah hampir punah dan digantikan oleh demokrasi prosedural berdasarkan popularitas. Konsekwensinya memang tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas pemikiran seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, maupun Natsir. Yang terakhir ini dikaji dalam disertasi Yusril Ihza Mahendra.
“Yusril mengagetkan karena statusnya sebagai guru besar UI kembali kuliah filsafat dan hari Kamis ini ujian terbuka yang dihadiri banyak sahabatnya, baik yang duduk di pemerintahan maupun sahabat-sahabatnya di masa muda dahulu,” ungkap Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. Ekonom, Rektor Universitas Paramadina di Depok, sebagai respon atas gelar Doktor Ilmu Filsafat Yusril Ihza Mahendra dengan Disertasi “Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial”
Sebagai catatan, lanjut Didik J Rachbini, pemikiran politisi bernama Yusril Ihza Mahendra, yang statusnya sudah sebagai guru besar, tetapi masih menimba ilmu kembali dalam bidang filsafat. Yusril adalah tokoh gerakan sejak usia muda sampai detik ini.
Didik mengutarakna, Disertasi ini sebagai bukti “kemaruknya” terhadap ilmu. Pemimpin politik pada saat ini hampir tuna pemikiran karena memang sistemnya tidak memerlukan kecerdasan dalam memimpoin tetapi popularitas.
“Kita masih sempat memiliki tokoh-tokoh pemikir di masa reformasi, tetapi sangat minoritas dan marjinal, seperti SBY, Agus Widjoyo (tokoh militer), Amien Rais, dan Yusril sendiri, yang dalam usia tidak muda lagi tetap belajar mengais ilmu dan mengasah pemikirannya.”
Didik menguraikan, seperti dikatakan sendiri oleh Yusril, disertasinya merupakan bentuk kegelisahan dirinya tentang pemikiran kenegaraan dilihat dari aspek filsafat.
“Disertasi ini lahir sebagai wujud kegelisahan intelektual saya terhadap persoalan relasi antara agama dengan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita yang hingga kini masih sering diperdebatkan, atau setidaknya masih menjadi bahan diskusi di berbagai forum akademik dan aktivis organisasi sosial, keagamaan maupun lembaga swadaya masyarakat”, demikian menurut Didik dalam kutipan Yusril.
Perdebatan tentang negara sekuler atau negara agama selalu menjadi bahan perdebatan. Yusril melihat pemikiran Natsir merupakan fenomena, yang Arnold J. Toynbee, jika ada suatu tantangan (challenge), maka selalu akan ada jawaban (response) atas tantangan itu.
Dalam pemikiran Natsir, relasi agama dengan negara, challenges and responses akan terus berlanjut sehingga perbincangan terhadap masalah ini nampaknya akan terus berkembang tanpa henti. Dalam setiap fase perkembangan sejarah politik dan kenegaraan, selalu tidak akan pernah lepas dari pertarungan gagasan yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor termasuk agama, filsafat, ideologi, dan aliran pemikiran tertentu.
Natsir adalah fenomena yang terlibatn dalam dialektika pada masa pergolakan sosial, politik dan keagamaan. Yusril mengkaji pemikiran-pemikirannya dalam bentuk teks-teks tertulis merupakan warisan berharga dimana Natsir berkeinginan agar keyakinan agama menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, dalam makna etika keagamaan, termasuk dalam hukum dan demokrasi. Tetapi bukan sebagai negara agama (teokrasi).
Menurut Yusril, pemikiran Natsir bukanlah sebuah negara Islam dalam bentuk formal, tetapi bukan juga sebuah negara sekuler, tetapi negara yang disebutnya “theistic democracy”. Indonesia diharapkan menjadi negara yang demokratis dan dilandasi oleh etika peradaban yang bersumber dari ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dengan etika yang diajarkan oleh agama-agama lain.
Walaupun banyak berkiprah di dalam politik, Yusril pada dasarnya adalah seorang intelektual. Dalam disertasinya, Natsir bukan hanya seorang intelektual, pemikir dan pemimpin politik Islam Indonesia, tetapi dia juga seorang tokoh pemikir yang merumuskan pemikiran filsafat politiknya sendiri. Sehingga, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Natsir adalah seorang filsuf di bidang politik.//
