JAKARTA, Bisnistoday – Ekonom Senior memprediksi perekonomian Indonesia pada tahun depan masih payah karena tetap menggantungkan faktor luar negeri. Diperkirakan harga komoditas yang makin melambung masih menjadi penopang pertumbuhan. Meski begitu, karena faktornya masih mengandalkan eksternal sehingga bersifat fluktuatif.
“Tahun depan, saya rasa ekonomi masih ditopang faktor eksternal. Harga komoditas masih naik. Melambungnya harga komoditas salah satunya akibat langkanya kontainer, karena permintaan mendadak. Tentu ini, pasti anjlok lagi,” ungkap Rizal Ramli, dalam dialog Gelora Talks bertema : Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia Dimasa Mendatang? di Jakarta, Rabu (29/12).
Perekonomian Indonesia, menurut Rizal, masih menggantungkan faktor eksternal atau abal-abal. Kondisi sekarang, ekonomi Amerika Serikat dan Eropa, menanti hasil pompa stimulus ekonomi (quantitative easing). Kemudilan memacu terjadi inflasi yang sehingga harus membutuhkan pengendalian. Akhir-akhir ini, malah terbuka melakukan program pengurangan pembelian aset (tapering) untuk perlahan melepas ekonomi kembali ke pasar.
“Kalau ini terjadi, duit mereka yang diinvestasikan ke berbagai instrument akan balik lagi ke negaranya. Ini bakal menyebabkan ekonomi kita tertekan. Jadi dampak naik turun ekonomi masih tergantung faktor eksternal. Ekonomi kita payah, tidak mandiri,” terangnya.
Terlebih, Rizal Ramli mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia sejak pemerintah Presiden Jokowi makin mengkhawatirkan. Indonesia terbelit utang cukup bombastis, bahkan untuk membayar bunga saja harus ditutupi dengan utang juga. “Indonesia sudah berat, bayar cicilan pokok dan bunga saja, pemerintah harus menerbitkan surat utang lagi,” tegasnya.
Menurut Rizal Ramli, masyarakat jangan terlena dengan pencapaian kinerja pemerintah dengan mengungkapkan berbagai indikator-indikator pencapaian ekonomi. Indikator yang disampaikan pemerintah membuat misleading. “Karena terdesak utang, pemerintah terbitkan SUN dan ini dijamin berapapun investasinya. Dan juga menawarkan yield yang lebih tinggi dari apa yang diberikan deposito perbankan,” tegasnya.
Menurutnya, kalau masyarakat menaruh uang di perbankan bakal dijamin hingga Rp2 miliar. Tetapi kalau beli SUN, para investor tersebut dijamin berapapun nilainya akan aman. Apalagi, yield yang diberikan kepada para investor bisa mencapai 6,5 % melebihi apa yang diberikan perbankan dalam deposito. “Mereka ramai-ramai beli SUN, dan berburu ini,”tegasnya.
Karenanya, menurut Rizal, golongan menengah ke atas cendeung berinvestasi bahkan menjual asetnya tergiur investasi SUN ini. Likuiditas tersedot oleh SUN sedangkan pertumbuhan kredit untuk retail makin sulit mencapai target pertumbuhan. “Akhirnya golongan kurang mampu, terjerumus dengan pinjaman online, dengan bunga gila hingga setengah lebih dari nilai pinjaman.Ini akan mempercepat kemiskinan massal,” tukasnya.
Jadi, menurut Rizal Ramlin, jangan terlena dengan berbagai indikator makro yang diungkapkan pemerintah, tapi melihat realitas apa yang terjadi di masyarakat. “Silahkan saja tanya kepada masyarakat sekarang, mereka mengeluh. Lihat indicator human development indeks dan lainnya,” cetusnya.
Perjuangan Berdemokrasi
Pemerhati persoalan politik Rocky Gerung mengatakan, sejatinya dalam ilmu ekonomi sangat tidak mungkin untuk dapat dibohongi. Hanya, saja sejumlah kinerja perekonomian di Indonesia hanya dibuat untuk menyenangkan sang raja.
“Ibarat lompat galah, ukurannya diturunkan seolah ukurannya sudah standar. Kalau besok lombanya, malem-malem diturunkan, agar saat lompat bisa dicapai. Padahal begitu, monyetpun bisa lompat, ini tipu-tipu angka,” tuturnya.
Rocky Gerung mengatakan, survei SMRC agak sulit diterima akal, karena partai terkorup masih mendapat dukungan sekitar 29 persen. Partai banyak koruptor tersebut, didalam survei masih banyak didukung rakyat. “Apakah rakyat bodoh, ini yang harus dijelaskan survei itu, bukan angkanya. Mengapa partai koruptor masih dipilih,”tukasnya.
Kedepan, lanjut Rocky Gerung, ingin mengucapkan selamat tinggal harapan. Ambisi-ambisi Presiden Jokowi terpaksa harus rela dibatalkan karena badai krisis ekonomi. Dengan begitu, maka masyarakat harus menerima hal terburuk sehingga pemimpin baru akan terlahir.
“Masyarakat bisa ramai-ramai ke Makamah Konstitusi, untuk menuntut Presidential Threshold nol persen. Ini proses legal, kok. Aturan hukum itu dengan landasan nilai-nilai dasar demokrasi. Nah, nilai-nilai demokrasi-nya saja sudah hilang.”
Seperti diketahui, Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen yang hingga kini menjadi pedoman, tertuang dalam UU No.7/ 2017 tentang Pemilu Pasal 222. Pasal itu menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Ketum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta menyambut baik ajakan Rocky Gerung tersebut. Untuk itu, partai Gelora akan mempersiapkan, dan mendukung desakan Presidential Threshold nol persen.”Ini kami berjalan, Januari bulan depan,” ucapnya.
Menurut Rocky Gerung, Partai Gelora harus mewujudkan gelombang-gelombang perubahan bagi kepentingan masyarakat luas. Partai Gelora harus memperpanjang gelombang perubahan untuk menyapu keangkuhan rezim congkak ini.
“Mereka diliputi praktik oligarki, dan enggan berkontradiksi desakan PT tersebut. Mereka oligarki itu, lebih gampang menyelesaikan di tahap putusan Makamah Konstitusi. Apalagi kondisinya MK sudah absurd gitu. Jadi harus ada perubahan dimotori Partai Gelora,”tukasnya.
Hukum Diperkosa
Margarito Kamis, pengamat politik mengatakan, hukum sekarang ini hukum positif sudah diperkosa untuk berbelok dari tujuannya. Hukum dipakai untuk mendukung konsolidasi pemain ekonomi besar untuk mencapai tujuannya melanggengkan kekuasaanya.
“Hukum hanya sebagai syarat, dan aparatur negara harus mengerti hal ini. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun yang kondisinya sulit berubah. Hukum diubah secara kreatifitas, sehingga dapat dikendalikan,” tuturnya.
Menurutnya, regulasi tercipta hanya untuk menghamba pada oligarki kekuatan ekonomi.Banyak kasus di Amerika Serikat, yang menjerat para konglomerat, namun pada akhirnya harus kandas dipengadilan. “Tiba-tiba prosesnya terhenti begitu saja. Hukum positif itu nothing, omong kosong. Semua keputusan dilakukan dibawah meja,”cetusnya.
Dukungan untuk Presidential Threshold yang digaungkan berbagai elemen masyarakat ini dinilai tidak begitu kuat. Berkaca dari tinjauan aspek tata negara belum begitu kuat untuk dieksekusi.” Ini harus Partai Gelora maju, sehingga desakan Presidential Threshold ini akan menjadi persoalan. Ini tantangan berat di MK,” ujarnya.
Karena itu, Margarito Kamis, menyadarkan kepada semua elemen masyarakat bahwa kondisi sekarang tata negara di Indonesia tidak sedang kondisi baik.Perjuangan Presidential Threshold ini akan menempuh perjalanan rumit dan terjal. “Kita masih ingat, proses UUCK yang secara substansi sudah cacat dan orang tahu ini bertentangan dengan UU, dan UUD 1945, tetapi kenapa MK putusannya begitu dangkal. Lama-lama MK ini seperti diskotek,” tukasnya./
