JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Beberapa hari terakhir marak beredar berita tentang peretasan sistem pendingin supermarket di sejumlah negara Eropa, penerbangan yang tertunda karena ancaman bom misterius, hingga pembobolan bank dan industri kripto akibat serangan siber.
Rentetan peristiwa ini terkesan tidak saling berhubungan. Namun, dalam konteks geopolitik, ini bukan sekadar rentetan peristiwa simultan yang terjadi secara kebetulan, melainkan sinyal bahwa peta ancaman dunia sedang berubah secara signifikan.
Dulu, konflik geopolitik berpusat di batas negara atau fasilitas militer. Kini, garis depan perang bergeser ke tempat-tempat yang akrab dengan aktivitas keseharian publik, seperti sistem pendingin supermarket, sistem ticketing bandara, hingga jaringan listrik.
Dalam studi pertahanan hal ini dikenal sebagai Hybrid Warfare (Perang Hibrid). Istilah yang dipopulerkan oleh peneliti militer seperti Frank Hoffman pada pertengahan 2000-an ini, merujuk pada strategi yang menggabungkan peretasan siber, konspirasi, sabotase, dan tekanan ekonomi untuk membuat kekacauan tanpa perlu memicu perang terbuka.
Mengapa sasaran peretasan atau sabotase sering kali menyangkut aktivitas sipil? Karena dampaknya bersifat psikologis dan langsung dirasakan masyarakat. Ketika sistem distribusi pangan atau penerbangan terganggu, yang diserang bukan cuma server komputer, melainkan rasa percaya publik terhadap pemerintah dan stabilitas nasional.
Dalam berbagai riset dan tulisannya mengenai konflik abad ke-21, Hoffman yang merupakan pakar strategi pertahanan dari National Defense University di AS, menjelaskan bahwa perang modern kerap menghindari konfrontasi militer langsung (karena biayanya mahal dan risikmonya besar).
Sebaliknya, mereka menyasar celah non-militer, seperti infrastruktur sipil, rantai pasok, dan layanan publik. Tujuannya untuk melumpuhkan musuh dari dalam melalui tekanan psikologis dan ekonomi.
Pisau bermata dua
Ketergantungan masyarakat modern pada IoT (Internet of Things) dan otomatisasi, ibarat pisau bermata dua. Efisiensi memang meningkat pesat, tetapi celah keamanannya juga terbuka lebar.
Dalam laporannya, lembaga global seperti WEF (World Economic Forum) Global Risks Report secara konsisten menempatkan kerentanan siber dan keruntuhan infrastruktur penting sebagai salah satu ancaman utama dunia dalam dekade ini.
Hybrid CoE (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats), lembaga riset multinasional yang berpusat di Finlandia, secara rutin juga kerap mempublikasikan kajian bahwa sabotase terhadap fasilitas sipil (seperti transportasi dan logistik) memang dirancang khusus untuk menciptakan ketidakpastian sosial dan menguji ketahanan mental publik (psychological resilience) suatu negara.
Jadi tidak usah heran jika di sejumlah negara, terutama di Eropa, pemerintahnya kini telah mengimbau warga untuk menyiapkan tas darurat untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, termasuk juga sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Sejauh ini memang belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan siber ini. Tapi, pertanyaan yang lebih penting diajukan adalah bukan mencari tahu siapa pelakunya, melainkan bagaimana kesiapan kita (terutama pemerintah), mengantisipasi hal ini?
