JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta untuk mengedepankan pemulihan daya beli masyarakat yang lebih urgent ketimbang memprioritaskan untuk pembiyaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2022 dinilai cukup optimis, namun daya beli konsumen sebagai andalan pertumbuhan belum pulih.
“Tahun ini anggaran IKN Rp70 triliun hanya sebagian, lebih baik digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang lebih urgent. Jangan sampai menambah angka kemiskinan.Sebab, kalau tidak ada subsidi, tentunya pertalite, LPG, listrik bakal naik dan sulit dihindari dan mimicu inflasi,” terang Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto kepada media secara daring, bertajuk Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I -2022 : Jaga Momentum dan Perbaiki Kualitas, di Jakarta, Rabu (11/5).
Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, lanjut Eko Listiyanto, diperkirakan butuh anggaran setidaknya Rp100 triliun. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, perlu ada pilihan untuk subsidi atau pembangunan IKN. “Untuk jaga daya beli, subsidi bisa dilakukan untuk Pertamina, PLN, semata agar tarifnya tidak melonjak. Belanja non subsidi atau alokasi lainnya yang tak lebih urgent?” cetus Eko.
Menurut Eko, kebijakan pemerintah ditengah krisis ini sangat penting, agar tidak menambah angka kemiskinan, karena angka pengangguran sudah menyentuh 8,4 juta jiwa. Terbuka juga untuk mengurangi anggaran IKN separuhnya dari Rp70 Triliun masih memungkinkan. Apabila tidak ada tambahan, bakal menanggung kenaikan secara bertahap harga energi sedangkan daya beli terbatas.
Momentum Pertumbuhan
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Center Macroeconomics and Finance-INDEF mengatakan, pemerintah harus mampu menjaga pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik. Jangan sampai malah kebijakan mendegradasi pertumbuhan ekonomi yang memunculkan inflasi, konsumsi menurun berpengaruh pertumbuhan.
“Seyogyanya, pemerintah menahan dan jangan cabut subsisi listrik, pertalite serta LPG 3 kg, itu sangat penting dalam jangka pendek, semata untuk mendorong konsumsi,” tuturnya.
Rizal mengatakan, kenaikan PPN sebesar 1% saja menstimulan harga beberapa kali dari kenaikan pajak ini. Tentu, apabila pemerintah melempar harga energi ke pasar atau mengurangi subsidi akan berdampak kenaikan harga-harga dan melemahkan daya beli masyarakat. “Sebaiknya mencari kebijakan tanpa membebani kehidupan masyarakat atau bahkan menurunkan harga-harga kebutuhan dasar atau pangan.Tahan dulu kenaikan energi,” terangnya.
Abdul Manap Pulungan, Peneliti Center Macroeconomics and Finance-INDEF menuturkan, kondisi perekonomain TW -I tumbuh membaik, namun belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja. Kondisi upah tenaga kerja yang dilihat malah menurun 1,64% atau dari Rp2,88 juta menjadi 2,85 juta. “Jadi walau pertumbuhan tinggi 5,01% namun kontribusi terhadap perluasan tenaga kerja masih rapuh,” tuturnya.
Demikian halnya, kondisi ini menjadikan sekitar pertumbuhan dalam konsumsi selama TW-I sebesar 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 5,01%. Rendahnya pertumbuhan konsumsi karena dampak pandemic, inflasi, upah menurun serta angka pengangguran melonjak. “Hal ini juga ditambah konsumsi kelas menengah juga masih terbatas, karena kurang confident,”
Untuk itu, lanjut Abdul Manaf menambahkan sungguh paling berpengaruh bagi masyarkat kelas bawah, adalah inflasi kebutuhan bahan pokok. Untuk kelas bawah ini, hampir serparuh lebih pengeluarannya untuk berbelanja kebutuhan pokok. “Selama ini, bantuan lebih ke subsidi tunai bukan barang konsumsi dan bisa dibelanjakan ke alokasi lainnya. Belum terlalu efektif,” tukasnya./
