JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Negara-negara miskin kini semakin sulit untuk berinvestasi untuk masa depan mereka lantaran terbebani untuk melunasi utang luar negeri.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa utang yang ditanggung oleh negara-negara ini bahkan melonjak ke rekor tertinggi sebesar US$9,4 triliun (£7 triliun) pada tahun lalu.
Dalam Laporan Utang Internasional tahunannya, Bank Dunia menyatakan bahwa meningkatnya biaya untuk melunasi utang luar negeri telah menghalangi sejumlah negara untuk melakukan investasi demi masa depan.
Laporan tersebut menemukan bahwa peningkatan utang negara-negara miskin dan berkembang sebesar 5,5% pada tahun lalu merupakan kenaikan tercepat dalam empat tahun terakhir, yang didorong oleh lonjakan pesat dalam pinjaman sektor swasta.
Kepala Statistik Bank Dunia, Haishan Fu, mengatakan: “Akses terhadap pendanaan internasional memang membaik, namun biaya untuk memperoleh pendanaan tersebut tidak demikian. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan dalam banyak kasus, menyisakan lebih sedikit dana untuk pembangunan jangka panjang,” ujarnya seperti dilansir The Guardian.
Laporan tersebut menemukan bahwa, secara rata-rata, negara-negara termiskin—yakni negara yang memenuhi syarat untuk menerima pinjaman lunak dari Bank Dunia—menghadapi tingkat bunga rata-rata sebesar 8,2% untuk pinjaman baru. Ini merupakan angka tertinggi sejak akhir tahun 1980-an.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa data awal untuk tahun 2026 menunjukkan tren peminjaman yang terus berlangsung dengan cepat, namun tetap disertai tingkat bunga yang tinggi seiring dengan naiknya biaya pendanaan global.
Bank Dunia menyoroti beberapa pinjaman baru-baru ini, di antaranya pinjaman oleh Laos dengan tingkat bunga 11,5%, Republik Kongo sebesar 13,88%, dan Kenya sebesar 9,2%.
Ketahanan pangan
Dalam menganalisis hubungan antara beban utang yang tinggi dan kemampuan untuk melakukan pengeluaran bagi prioritas domestik, Bank Dunia menemukan bahwa guncangan global memberikan dampak yang lebih besar terhadap ketersediaan pangan di negara-negara yang memiliki beban utang berat.
“Ketahanan pangan dan gizi memberikan contoh nyata dari interaksi ini, yang menggambarkan bagaimana beban utang dapat sangat berkaitan dengan penurunan keterjangkauan pola makan sehat selama periode tekanan global,” demikian bunyi laporan tersebut.
Burnham telah menunjuk mantan Perdana Menteri dari Partai Buruh, Gordon Brown, untuk mengkaji kelayakan perubahan pada sistem utang global menjelang masa keketuaan Inggris di G20 tahun depan.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, bulan lalu memaparkan rencana mengenai “kesepakatan baru” (new deal) bagi negara-negara dengan beban utang berat dalam pidatonya di pertemuan tahunan IMF di Bangkok.
Kesepakatan tersebut kemungkinan mencakup usulan untuk memanfaatkan neraca keuangan Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya guna membeli kembali utang yang belum dilunasi, dengan tujuan memperpanjang periode pelunasan dan menurunkan suku bunga.
Namun, situasinya jauh lebih kompleks dibandingkan masa menjelang KTT Gleneagles pada tahun 2005—saat negara-negara G8 sepakat untuk menghapuskan utang senilai miliaran poundsterling—karena kreditor saat ini cenderung merupakan pemegang obligasi dari sektor swasta, bukan pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul tuntutan yang semakin kuat untuk mengubah kerangka utang internasional, termasuk dari para kepala negara Uni Afrika, serta di bawah masa keketuaan G20 oleh Brasil dan Afrika Selatan.//
