JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) berupaya mencetak calon wirausaha baru dan mengembangkan kemampuan mereka menjadi wirausaha mapan, sebagai salah satu langkah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
RKP tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuh Prioritas Nasional. “Kemenperin dalam hal ini Ditjen IKMA berperan dalam Prioritas Nasional (PN) pertama, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.
Menperin menambahkan, selaras dengan RKP 2023 tersebut, Presiden juga telah menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong penumbuhan wirausaha hingga pada tahun 2024 tercapai jumlah ideal 3,95% dari total penduduk Indonesia.
“Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Tingkat kewirausahaan Indonesia saat ini masih berkisar 3,47% dari total penduduk Indonesia. Kita butuh lebih banyak IKM yang bisa naik kelas,” tutur Menperin.
Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, untuk semakin meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95% pada tahun 2024, dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui dua program besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM tahun 2023.
“Ditjen IKMA akan terus melaksanakan program penumbuhan wirausaha baru (WUB) dan program penguatan daya saing IKM/sentra IKM yang selaras dengan amanah pada Perpres Nomor 2 Tahun 2022,” kata Reni dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2023 di Ambon, Senin (23/5).
Reni menjabarkan, program penumbuhan wirausaha baru Ditjen IKMA akan meliputi WUB di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Daerah Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw serta Inpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, penumbuhan wirausaha baru diwujudkan melalui program Santripreneur di pondok-pondok pesantren, dan melalui sinergitas antar kementerian/lembaga dengan Pengembangan Akselerasi Startup berbasis Teknologi.
“Akselerasi startup ini bertujuan menghasilkan wirausaha yang modern, sustainable dan dapat menjadi role model bagi pelaku IKM lainnya untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan usahanya,” jelasnya.
Sementara itu, program penguatan daya saing IKM/sentra IKM dilakukan dengan penguatan akuntabilitas IKM untuk mengakses permodalan, penyiapan material center, restrukturisasi mesin/peralatan, fasilitasi permesinan, pembangunan dan revitalisasi sentra, penguatan UPT, peningkatan pemasaran melalui e-Smart IKM, pameran, kemitraan dengan industri besar, BUMN maupun pelaku sektor ekonomi lainnya, pengembangan produk melalui diversifikasi produk dan sertifikasi, serta layanan HKI dan kemasan produk IKM./
