LABUAN BAJO, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut menunjang perencanaan dan pembangunan destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo-Flores secara selaras dan harmonis. Perencanaan pembangunan tersebut berorientasi kepada kebutuhan masyarakat serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui data dan informasi pertanahan yang baik sesuai konsep _Holistic, Integrative, Thematic_, dan _Spatial_ (HITS).
Data dan informasi pertanahan tersebut telah dirancang oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) melalui rangkaian ‘pilot project’ Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Rangkaian kegiatan tersebut telah diawali dengan tahapan penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) aspek ‘Safeguards’ untuk mendapatkan data analisis risiko sosial, pada Oktober lalu. Selanjutnya, kegiatan PTPR pada tahapan ke-2 ini diselenggarakan di 7 (tujuh) kabupaten lokasi kerja, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sikka, dan Ende, pada Selasa-Kamis, 15-17 November 2022.
Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Yuli Mardiyono menjelaskan, setelah analisis risiko sosial, PTPR saat ini memasuki tahapan kegiatan rapat koordinasi. Rapat tersebut mengundang seluruh camat, kepala desa lokasi, serta instansi terkait seperti Dinas PUPR, Pariwisata, dan BKSDA. Melalui rapat koordinasi ini, perwakilan desa dapat terinformasi dan memahami kegiatan PTPR secara rinci, termasuk dengan adanya para pihak pelaksana terkait dan peran penduduk desa yang bisa membantu kesuksesan kegiatan PTPR.
“Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi ketepatan data dan informasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, red) yang dibutuhkan nantinya. Seperti data kependudukan, potensi daerah, potensi alam, potensi wisata, potensi budaya dan adat, serta potensi sengketa/konflik, agar data yang terkumpul dapat efektif dimanfaatkan oleh suatu unit kerja dalam lingkup kementerian atau lembaga lainnya sesuai kebutuhannya masing-masing,” ucap Yuli Mardiyono usai menjadi narasumber dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia mengatakan, dalam kebutuhan perencanaan dan pengembangan kawasan, penyelenggaraan PTPR menjadi bagian penting, di mana penduduk asli lokasi tersebut masih mengutamakan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat hukum adat, seperti yang dimiliki Labuan Bajo-Flores, Nusa Tenggara Timur. Tanah-tanah yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Labuan Bajo kemudian akan terpetakan melalui kegiatan PTPR ini, guna melindungi hak masyarakat adat di kemudian hari.
“Data pertanahan yang dikumpulkan berkat kerja sama kolaboratif lintas K/L ini akan berperan dalam mengevaluasi kesesuaian, menganalisis kebijakan pengembangan wilayah, dan visualisasi kawasan wisata Labuan Bajo, yang akan menjadi penentu arah investasi dan arah pengembangan destinasi wisata ini secara berkelanjutan dan inklusif, yang juga mengakomodir kebutuhan masyarakat hukum adat yang bermukim pada kabupaten lokasi kerja,” tambah Yuli Mardiyono.
Dalam 2 (dua) hari pelaksanaannya di 7 (tujuh) kabupaten lokasi kerja, rapat koordinasi ini telah menghasilkan dukungan dari semua kalangan. Khususnya, kesediaan dan kesiapan para perwakilan desa yang hadir untuk mendampingi pelaksanaan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan, seperti data tenurial terkait P4T, termasuk hak-hak tanah masyarakat./
