LOMBOK, Bisnistoday – PT Pertamina International Shipping (PIS) minta pemilik kapal yang disewanya untuk bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi pada Kapal MT Kristin. Kemarin, PIS melakukan kegiatan salvage atau pertolongan terhadap Kapal MT Kristin dan telah bersandar di dermaga PT Pantai Damai Sejahtera (PDS), Lombok Barat.
“PIS memastikan setiap pemilik kapal yang menjalin ikatan bisnis dengan PIS untuk bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan kejadian yang bisa berdampak pada keselamatan kru kapal maupun muatan kargo kapal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati,” ujar Direktur Operasi PIS Brilian Perdana, yang berada di lokasi untuk meninjau proses penanggulangan insiden kapal MT Kristin di Lombok.
Brilian menjelaskan PIS siap bekerja sama dengan otoritas berwenang untuk proses investigasi maupun proses lainnya yang dibutuhkan untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya insiden kebakaran di kapal MT Kristin.
Seperti diketahui, Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri, yang disewa oleh PIS untuk mengangkut muatan BBM berupa Pertalite ke Integrated Terminal Ampenan dan Fuel Terminal Sanggaran.
Posisi PIS dalam hal ini adalah sebagai penyewa kapal, di mana dalam perjanjian sewa atau carter PIS selalu menekankan kepada pemilik kapal untuk mengedepankan aspek HSSE dalam operasional terkait keselamatan kru maupun muatan kargo kapal.
Antisipasi Kecelakaan
PIS saat ini tengah berkoordinasi intens dengan Basarnas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), KSOP, dan lainnya untuk proses penanggulangan lebih lanjut termasuk antisipasi jika terjadi tumpahan minyak dari insiden tersebut.
PIS selalu siap berkoordinasi dan bekerja sama secara cepat dan tanggap dengan seluruh otoritas dan pihak yang berwenang untuk investigasi lebih lanjut terkait insiden kapal MT Kristin dan proses penanggulangan ke depan.
“Berkat kerja sama PIS, Pelindo, dan Pertamina Trans Kontinental, Kapal MT Kristin sudah bisa bersandar pada siang ini di dermaga PDS untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang,” ujar Brilian./
