JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta segera menetapkan kebijakan peralihan subsidi gas menuju ke energi alternative seperti tenga surya bagi masyarakat. Pengembangan PLTS Atap, salah satu solusi untuk mengurangi beban subsidi energi sedangkan persoalan ketepatan sasaran menjadi perhatian penting dalam rencana peralihan dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat.
Tata Mustasya, perwakilan dari SUSTAIN mengatakan, penggunaan data desil perlu dilakukan secara hati-hati karena klasifikasi kesejahteraan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” ujar Tata.
Hal ini diungkapkan Tata dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara daring kolaborasi Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama dengan Lapor Iklim, Kamis (20/8).
Menurutnya, perbaikan kebijakan subsidi energi ke subsidi orang harus memasukkan desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelas menengah saat ini mengalami kenaikan biaya hidup sehari-hari dan sangat rentan turun ke desil 1-4. Situasi ini berbeda dengan masa Pemerintahan SBY dan Joko Widodo yang hanya memasukkan desil 1-4 sebagai penerima subsidi orang.
“Pemerintah juga dapat memberikan subsidi penuh untuk pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6 yang akan menghemat subsidi energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan,” sebut Tata.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor energi, dengan melakukan elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga sehingga terjadi peralihan dari BBM dan LPG ke listrik. Di sektor kelistrikan, percepatan energi terbarukan, terutama sebagai bagian dari ambisi 100 GW energi surya, harus diwujudkan untuk keluar dari kerentanan energi yang sudah terjadi puluhan tahun.
Menanggapi paparan tersebut, Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, menilai persoalan subsidi dan transisi energi perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih panjang. Ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global dan dapat memperbesar tekanan ekonomi ketika terjadi krisis.
Menurutnya, agenda iklim tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target dekarbonisasi tanpa menghitung siapa yang menanggung dampaknya. Masyarakat miskin, termasuk masyarakat miskin perkotaan, merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan tekanan ekonomi sekaligus.
Transisi energi dan perubahan kebijakan fiskal tak terhindarkan. Namun, jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung ongkosnya, mulai dari biaya energi, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial yang menyertainya. Karena itu, keterbukaan data dan diskusi publik menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus memastikan kebijakan energi ke depan dibuat secara transparan dan adil.
“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat. Dan ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak kepada industri ekstraktif,” ujar Ashov./
