JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Konferensi iklim PBB (COP31) yang berlangsung di Turki, berjalan alot. Para delegasi negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan itu belum mencapai kata sepakat, terutama mengenai Langkah teknis penghentian bahan bakar fosil.
Hal itu terungkap dalam draf kesepakatan yang dikeluarkan pada Senin (16/11/2026), yang terkesan kontroversial. Draf yag disebut “keputusan payung” (cover decision) setebal 18 halaman yang dirilis oleh Australia, salah satu tuan rumah konferensi itu, memuat berbagai tuntutan, termasuk seruan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap.
Wopke Hoekstra, utusan iklim Uni Eropa, menyatakan bahwa draf tersebut dapat membuat perundingan menjadi tidak mungkin dilanjutkan. Menurutnya keputusan ini tidak mengarah ke arah yang tepat dan memerlukan perubahan yang signifikan.
“Sangat mudah untuk menetapkan batasan tegas (red lines) di awal proses,” ujar Joao Paulo Capobianco, Menteri Lingkungan Hidup Brasil. Ia menambahkan bahwa kebuntuan dapat diatasi melalui penyesuaian redaksi dalam draf tersebut.
Draf tambahan
Menteri Iklim Australia, Chris Bowen, yang memimpin perundingan COP31, mengakui bahwa dokumen tersebut memuat poin-poin yang tidak disetujui oleh semua pihak. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan adanya setidaknya satu draf lagi yang akan diajukan sebelum akhir pekan ini.
Baca juga: Greta Thunberg Kembali Ingatkan akan Bahaya Perubahan Iklim
Perundingan ini dijadwalkan berakhir pada hari Jumat, namun negosiasi iklim biasanya berlangsung lebih lama dari jadwal karena kesepakatan harus dicapai melalui konsensus—yang berarti satu negara saja dapat menghambat seluruh proses.
Draf tersebut mencakup seruan bagi negara-negara kaya untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) paling lambat tahun 2030, serta ketentuan mengenai penghentian bertahap bahan bakar fosil—sebuah langkah yang selama ini ditentang oleh negara-negara kaya minyak.
Michael Joseph, Menteri Lingkungan Hidup negara kepulauan Antigua dan Barbuda, mengatakan bahwa mencapai konsensus mengenai emisi nol bersih di COP31 mungkin akan sangat, sangat sulit. Ia menambahkan bahwa dirinya sangat berharap adanya komitmen yang menyerukan penghentian bertahap bahan bakar fosil.
“Negara-negara berkembang ingin membebankan kewajiban sebanyak mungkin kepada negara-negara maju. Ini adalah langkah taktis,” ujar seorang pejabat dari negara Eropa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada kantor berita AFP.
“Hal-hal seperti ini jelas tidak dapat diterima,” kata pejabat tersebut, seraya merujuk pada sebuah kelompok negara yang di antaranya mencakup Arab Saudi dan India. Arab Saudi juga berada di pusat perdebatan lain mengenai jadwal penerbitan laporan-laporan krusial dari panel sains iklim PBB.
Puluhan negara dari Eropa, Afrika, dan kawasan Pasifik menginginkan laporan tersebut diterbitkan sebelum dilakukannya verifikasi penting terhadap upaya pengurangan karbon global pada konferensi COP33 mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028.
Tunda laporan
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menerbitkan serangkaian laporan setiap lima hingga tujuh tahun sekali. Laporan-laporan ini menyajikan penilaian ilmiah definitif mengenai pemanasan global dan menjadi landasan bagi respons kebijakan global dalam menghadapi krisis tersebut.
IPCC menunda pertemuan terakhirnya setelah gagal mencapai kesepakatan. Sesi baru telah dijadwalkan pada bulan Desember untuk menyelesaikan masalah ini. Ilana Seid, ketua Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (Alliance of Small Island States), menyebut penundaan penerbitan laporan penilaian ketujuh IPCC sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.
Perselisihan ini telah menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan dalam COP31, yang akan berakhir pada hari Jumat.
Pada hari Selasa, delegasi Arab Saudi di COP31 membela pendiriannya terkait jadwal penerbitan laporan IPCC tersebut, dengan menyatakan bahwa “Arab Saudi tidak berupaya untuk menghambat sains iklim”.
“Arab Saudi mendukung jadwal penerbitan yang memungkinkan dilakukannya tinjauan ilmiah yang memadai, transparansi, dan partisipasi yang bermakna,” demikian bunyi pernyataan tersebut, tanpa menyebutkan secara eksplisit kapan Riyadh menginginkan laporan-laporan itu diterbitkan.//






































