JAKARTA, Bisnistoday— Masa depan Indonesia tidak cukup dibangun hanya dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa ini juga membutuhkan arah etis agar kekuatan tersebut digunakan untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kehidupan publik yang bertanggung jawab.
Gagasan tersebut mengemuka dalam B.J. Habibie Memorial Lecture Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Jakarta, Rabu (2/9/2026). Kuliah memorial tahun ini menghadirkan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Dalam acara itu, Yusril menyampaikan kuliah bertema “Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofis M. Natsir dan Cita-Cita B.J. Habibie.” Materi kuliah menempatkan pemikiran kedua tokoh bangsa itu sebagai dua perspektif yang saling melengkapi dalam melihat masa depan Indonesia.
Menurut Yusril, mengenang tokoh besar tidak cukup dengan menjadikannya mitos atau ikon yang dipuja tanpa memahami pemikirannya. Pemikiran dan perjuangan mereka perlu dihadirkan kembali melalui telaah kritis untuk memahami kekuatan, kelemahan, sekaligus relevansinya bagi zaman sekarang.
Untuk diketahui, M Natsir merupakan tokoh, ulama, dan juga politikus yang pernah menjadi Perdana Menteri di masa Orde Lama. Sedangkan BJ Habibie merupakan Presien RI ke-3.
“Mengenang bukan sekadar mengagumi, tetapi memahami dan mengambil hikmah,” demikian gagasan yang ditekankan dalam materi kuliah tersebut.
Salah satu gagasan utama kuliah tersebut adalah melihat M. Natsir dan B.J. Habibie sebagai dua jalan yang saling melengkapi menuju masa depan bangsa.
Natsir memberikan arah etis, sementara B.J. Habibie membangun kemampuan untuk bergerak. Karena itu, masa depan Indonesia membutuhkan keduanya secara bersamaan: etika peradaban sebagai arah dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai kemampuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Kompas dan mesin
Dalam pembacaan terhadap pemikiran Natsir, persoalan utama bukan semata-mata seberapa religius sebuah negara, melainkan sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Agama, dalam perspektif tersebut, tidak harus dipahami sebagai katalog teknis yang memberikan jawaban bagi setiap desain kelembagaan negara. Agama memberikan horizon nilai yang menjadi arah dalam penggunaan kekuasaan.
Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan sekadar hak. Karena itu, kekuasaan tidak boleh menjadi alat dominasi dan harus diarahkan untuk menghadirkan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Keputusan publik juga harus membuka ruang bagi partisipasi dan pertimbangan bersama melalui musyawarah.
Pandangan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap cara memahami demokrasi. “Demokrasi, dalam pandangan Natsir, tidak berhenti pada mekanisme pemilihan dan penghitungan suara, tetapi harus menjadi cara hidup di mana kekuasaan selalu terbuka untuk dikritik dan dibatasi,” papar Yusril, yang disertasi doktoralnya di FIB UI, membahas pemikiran Natsir.
Dalam kerangka itu, kata Yusril mengutip pemikiran Natsir, legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya berasal dari persetujuan rakyat, tetapi harus berjalan berdasarkan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Agama menjadi sumber etika publik, sementara hukum, kritik, oposisi, dan mekanisme koreksi diperlukan untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa batas.
Sementara itu, pemikiran B.J. Habibie ditempatkan pada pentingnya membangun kemampuan nyata bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menguasai teknologi, menurut materi kuliah tersebut, bukan sekadar membeli mesin atau mendatangkan teknologi dari negara lain. Transfer teknologi baru memiliki arti apabila mampu menghasilkan kapabilitas nyata di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah.
Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar memiliki produk teknologi, tetapi memiliki manusia, pengetahuan, keterampilan, industri, dan kemampuan riset yang tetap berada di Indonesia. Inilah proses membangun kedaulatan kemampuan.
Dalam konteks pemikiran Habibie, industri penerbangan juga tidak dipandang semata-mata dari berapa banyak pesawat yang berhasil dibuat. Industri teknologi tinggi membutuhkan ilmu pengetahuan, tenaga ahli, ketelitian produksi, penguasaan teknologi kompleks, disiplin terhadap standar kerja, serta kerja sama lintas keahlian.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan teknologi adalah seberapa banyak pengetahuan, tenaga ahli, keterampilan industri, dan kemampuan teknologi yang berhasil dibangun serta dipertahankan di dalam negeri.
Evolusi yang dipercepat
Yusril juga menempatkan B.J. Habibie dalam konteks perubahan politik Indonesia pada masa Reformasi.
Habibie memasuki kursi kepresidenan ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi, melemahnya kepercayaan publik, dan tuntutan perubahan politik yang datang hampir bersamaan.
Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, ruang politik dibuka melalui berbagai perubahan, antara lain perluasan kebebasan pers, pembukaan kembali kompetisi politik, percepatan Pemilu 1999, penguatan otonomi daerah, serta lahirnya berbagai perangkat hukum baru yang menopang Reformasi.
“Pendekatan tersebut disebut Habibie sebagai “evolusi yang dipercepat”: perubahan harus berlangsung cepat, tetapi tetap dilakukan melalui aturan dan desain kelembagaan,” ujarnya.
Di titik inilah pemikiran Habibie tidak hanya relevan dalam konteks teknologi, tetapi juga dalam pengalaman Indonesia membangun demokrasi dan institusi negara.
Dua warisan
Pada akhirnya, kuliah Yusril mempertemukan dua warisan besar tersebut dalam satu persoalan: bagaimana membangun bangsa yang memiliki kemampuan sekaligus mengetahui batas dalam menggunakan kemampuan itu.
Natsir mengajarkan bahwa kemampuan dan kekuatan harus memiliki arah, batas, etika, dan pertanggungjawaban. Sementara B.J. Habibie mengajarkan bahwa cita-cita bangsa membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industri, dan kemampuan nyata.
“Tanpa “kompas”, bangsa dapat memiliki kemampuan tetapi bergerak menuju arah yang salah. Sebaliknya, tanpa “mesin”, bangsa mungkin memiliki arah yang benar tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mencapainya,” ujar Yusril, menganalogikan pemikiran kedua tokoh tersebut.
Karena itu, kemajuan membutuhkan dua hal sekaligus: kemampuan untuk melakukan tindakan dan pertimbangan tentang bagaimana tindakan itu seharusnya dilakukan.//
