JAKARTA, Bisnistoday- Insiden dugaan keracunan yang menimpa 730 santri di Sidoarjo memicu langkah perombakan menyeluruh terhadap sistem pengawasan kualitas pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan agenda audit total terhadap aspek higiene dan sanitasi di seluruh fasilitas dapur mitra secara nasional.
Langkah pengetatan pengawasan ini diambil guna memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan prosedur pengolahan bahan pangan secara disiplin. Evaluasi intensif difokuskan pada pemenuhan standar sanitasi tempat memasak, rantai pasok bahan baku, hingga metode distribusi makanan ke para siswa.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengonfirmasi bahwa pembenahan tata kelola kini menjadi agenda prioritas utama instansinya. “Tadi kan sudah disampaikan bahwa kita terus memperbaiki tata kelola, kita terus memperbaiki dan mengevaluasi apa kekurangannya,” kata Trenggono saat ditemui di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).
Ia menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) memasak menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi oleh seluruh mitra pengelola. “Secara SOP dan sebagainya sudah sesuai, yang keracunan rata-rata ketidakpatuhan terhadap SOP, itu yang perlu digarisbawahi,” tegasnya.
Selain menerapkan sanksi tegas berupa pencopotan pejabat operasional di lokasi terdampak, BGN memperketat kriteria verifikasi kesiapan fasilitas pengolahan makanan. Inspeksi mendadak ke sejumlah dapur percontohan maupun dapur terdampak terus digencarkan untuk mengukur tingkat kepatuhan mitra di lapangan.
Peninjauan langsung tersebut dilakukan guna mengidentifikasi celah rawan kontaminasi pada proses penyiapan hidangan dalam skala besar. Catatan serta rekomendasi hasil evaluasi lapangan wajib ditindaklanjuti secara penuh oleh pengelola sebelum izin produksi dapat diterbitkan kembali.
Pemerintah berkomitmen agar pemenuhan gizi masyarakat melalui program nasional ini tetap berjalan secara aman dan terukur. Integrasi sistem kontrol kualitas di setiap tingkatan rantai pasok diharapkan mampu meminimalkan risiko potensi kelalaian prosedur di masa mendatang.
Melalui audit penjaminan mutu yang ketat, BGN bertekad mengembalikan kepercayaan publik terhadap keamanan konsumsi program pangan gratis tersebut. Keselamatan para penerima manfaat dipastikan menjadi tolok ukur tertinggi dalam keberlanjutan program pemenuhan gizi nasional.E2
