LAMPUNG, Bisnistoday – Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan menyiapkan alat-alat mesin-mesin pascaproduksi untuk mendukung fungsi off-taker Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui penguatan peran off-taker KDKMP, menciptakan nilai tambah produk unggulan yang dihasilkan masyarakat.
Mendukungnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan koperasi perlu dilengkapi beberapa peralatan pascaproduksi seperti driyer untuk komoditas padi, cold storage untuk berbagai produk pertanian, perikanan dan lainnya. Peralatan ini menjadi alat bantu bagi koperasi untuk memastikan produk-produk unggulan masyarakat dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai jualnya dapat meningkat.
Ia mengatakan saat ini peralatan dan mesin pendukung yang tersedia di pasar rata-rata adalah untuk praproduksi, sementara untuk pascaproduksi masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan peluang bagi koperasi untuk mendukung kegiatan hilirisasi produk-produk unggulan masyarakat terbatas.
“Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk menyediakan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi,” kata Menkop dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lampung, Jumat (4/9).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Menkop mengatakan untuk mewujudkan program hilirisasi tersebut, ia mendorong agar seluruh produk masyarakat lokal menjadi prioritas untukdipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Namun apabila kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk sendiri maka masih dibuka kesempatan bermitra dengan prinsipal atau produsennya secara langsung.
“Kita akan prioritaskan barang yang dijual di gerai KDKMP adalah hasil produk UMKM dan lainnya,” ucapnya.
Sebagai jaminan agar operasionalisasi KDKMP dapat berjalan optimal dan sesuai harapan, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) akan segera diterbitkan. Dengan adanya aturan ini maka tidak akan ada lagi simpang siur terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari KDKMP.
Sementara itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan untuk mengoptimalkan komoditas unggulan di Lampung diantaranya adalah padi, singkong, jagung serta komoditas lainnya bekerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP. Melalui dua program ini nilai tambah dan perputaran ekonomi di masyarakat menjadi meningkat dan terakselerasi.
“Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki seharusnya masyarakat kita sejahtera dan makmur. Namun karena sistem ekonomi di negara kita kurang mendukung maka kekayaan di desa lari di kota,” katanya.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang menguatkan ekonomi masyarakat. Pihaknya juga berkomitmen untuk siap memberikan dukungan yang optimal kepada koperasi-koperasi di Bandar Lampung agar menjadi koperasi yang memiliki daya saing tinggi.
