SELAMA dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak program yang telah direalisasikan dengan berbagai capaian dan evaluasi yang menyertainya. Media sosial menjadi salah satu tempat bagi publik untuk menyampaikan pendapat, sentimen, dan kritik terhadap program-program tersebut. INDEF berupaya menangkapnya menggunakan perangkat berbasis machine learning yang telah dikembangkan.
Sebelumnya, telah dilakukan evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo- Gibran yang terbit pada Oktober 2025. Temuan utamanya, sentimen positif dari netizen hanya mencapai 38%. Salah satu alasan utamanya adalah kekhawatiran netizen bahwa program-program besar Presiden Prabowo tidak efektif serta membuka peluang korupsi. Setahun berselang, apakah sentimen netizen terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran membaik?
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menganalisis percakapan dari 635 ribu perbincangan pada empat platform media sosial, yaitu X, YouTube, TikTok, dan Threads. Percakapan tersebut dibagikan dan di-retweet sebanyak 17,3 juta kali. Pengumpulan data menggunakan teknik web scraping/crawling selama tidak kurang dari sembilan bulan, yaitu Januari–September 2026.
Data yang terkumpul dibersihkan dari duplikasi, konten tidak relevan, serta akun yang diidentifikasi sebagai robot. Selanjutnya dilakukan analisis topik, sentimen, dan eksposur percakapan. Penelitian ini disusun berdasarkan data yang tersedia secara publik di internet, yang setidaknya menggambarkan bagaimana masyarakat pengguna media sosial aktif menyampaikan penilaiannya terhadap program prioritas presiden.
Terdapat delapan program utama yang dianalisis, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Danantara, Pemberantasan Korupsi, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Hilirisasi dan Industrialisasi, serta Swasembada Pangan. Di luar delapan program tersebut, dua isu lain, yaitu Krisis Energi dan Penanganan Bencana, juga dianalisis.
Temuan Utama
Pemerintahan Prabowo mengalami penurunan persepsi dan dukungan, seperti terlihat dari sentimen positif yang menurun selama dua tahun terakhir ini. Sentimen positif pada tahun pertama mencapai 38,1%, sedangkan pada tahun kedua hanya 29,9%. Penurunannya sekitar 8,2 poin persentase.
Banyak faktor yang menyebabkannya, dan tentu terutama bermuara pada kebijakan serta program yang dilaksanakan. Enam dari delapan program mengalami penurunan sentimen positif. Penurunan paling tajam terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih, sekitar 38 poin persentase. Program Koperasi Desa Merah Putih bersama Makan Bergizi Gratis menjadi dua program yang paling disorot; keduanya juga merupakan program dengan sentimen negatif paling tinggi, selain pemberantasan korupsi. Ada beberapa program yang mendapatkan apresiasi, seperti terlihat dari sentimen positif yang tinggi, antara lain Swasembada Pangan yang memperoleh 73,4% sentimen positif.
Beberapa isu Swasembada Pangan yang memperoleh apresiasi dalam percakapan adalah peningkatan stok beras, peran Bulog, dan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Namun, masih terdapat kritik mengenai harga beras yang dianggap mahal. Menariknya, engagement perbincangan terkait kritik Swasembada Pangan 5,5 kali lebih tinggi daripada perbincangan bersentimen positif. Artinya, ada konfirmasi bahwa masalah mahalnya harga beras dirasakan banyak kalangan.
Sebaliknya, banyak program yang mendapat kritik sangat tajam, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik terutama berkaitan dengan kasus keracunan makanan, keamanan pangan, kekhawatiran penyalahgunaan anggaran, dan kapasitas penyelenggara. Namun, terdapat pula apresiasi terhadap manfaat makanan dan penciptaan lapangan kerja. Persoalan pokoknya bukan semata-mata tujuan program, melainkan kualitas pelaksanaannya.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mendapat kritik tajam, terutama terkait proses rekrutmen manajer, lokasi koperasi, potensi persaingan dengan warung dan pedagang kecil, serta risiko pemborosan anggaran. Ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa program penguatan ekonomi desa benar-benar memperkuat ekonomi masyarakat, bukan justru menambah beban kelembagaan.
Ada dua isu di luar delapan program utama tersebut yang mendapat sentimen sangat negatif dari netizen, yaitu penanganan bencana dengan 95,2% dan krisis energi dengan 95,1% sentimen negatif.
Pada penanganan bencana, kritik berkaitan dengan prioritas anggaran dan respons pemerintah. Pada krisis energi, perhatian tertuju pada kelangkaan BBM, gangguan listrik, dan tata kelola sektor energi. Kedua angka tersebut berasal dari kumpulan percakapan khusus yang lebih kecil, sehingga tidak boleh langsung dibandingkan sebagai ukuran ketidakpuasan nasional.
Pelajaran Penting Hasil Riset
Ada beberapa pelajaran penting dari penelitian ini. Pertama, legitimasi kebijakan semakin bergantung pada pelaksanaan, bukan sekadar janji program. Pemerintah dapat memperoleh perhatian publik melalui peluncuran program, tetapi kepercayaan membutuhkan hasil yang dapat dibuktikan.
Kedua, kritik netizen bergerak dari kekhawatiran mengenai desain kebijakan menuju persoalan implementasi. Ketiga, tata kelola menjadi persoalan lintas program. Kekhawatiran korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelola muncul dalam berbagai isu, salah satunya MBG dan KDMP. Artinya, perbaikan kelembagaan sama pentingnya dengan besarnya alokasi anggaran.
Riset Big Data ini memberikan sinyal bahwa kritik terhadap implementasi sejumlah program prioritas pemerintah semakin menonjol dalam percakapan media sosial pada 2026.
Pemerintah perlu mengalihkan penekanan dari pidato mengenai program dan perluasannya menuju penguatan kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dampak.
Program beranggaran besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan transparansi serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara independen.
Jakarta, 30 Oktober 2026
Oleh : Wahyu Tri Utomo, Peneliti INDEF Data Scientist dan Eko Listiyanto Ekonom INDEF.
