AfD, Trauma Sejarah, dan Demokrasi yang Harus Dijaga

ADA yang menarik dari peta politik Jerman belakangan ini. Selasa, 8 September 2026 lalu, ribuan warga di negeri itu menggelar protes untuk menyikapi kemenangan partai sayap kanan jauh Alternative fur Deutschland (AfD) dalam pemilihan tingkat negara bagian. Para aktivis prodemokrasi itu memperingatkan adanya bahaya serupa dalam dua pemilihan lainnya bulan ini.

Untuk diketahui, AfD, partai anti-imigran dan pro-Rusia, kerap menyerukan deportasi massal pencari suaka serta pencabutan dukungan negara terhadap energi terbarukan dan penyiaran publik.

Guardian mewartakan, sejak tahun 2023, badan intelijen domestik Jerman telah mengategorikan cabang partai tersebut di tingkat negara bagian sebagai kelompok ekstremis sayap kanan, dengan alasan bahwa partai itu mengancam norma-norma demokrasi.

Kemenangan partai berhaluan kanan ini menarik untuk dicermati. Sebab, mereka yang selama ini menjadi sumber kontroversi, justru semakin kuat. Dalam pemilu negara bagian Saxony-Anhalt pada September, partai ini bahkan meraih sekitar 44 persen suara—hasil yang sangat besar dalam politik Jerman pascaperang.

Para pemilih memiliki hak untuk memilih AfD, sebagaimana mereka memiliki hak memilih partai lain. Demokrasi memang harus menghormati hasil pemilu, termasuk ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan sebagian orang.

Tetapi justru di sinilah pertanyaan pentingnya: apakah kemenangan dalam pemilu otomatis berarti semua gagasan sebuah partai harus diterima sebagai sesuatu yang demokratis?

Inilah mungkin yang dikhawatirkan para demonstran yang anti AfD. Dan, masyarakat Jerman memiliki alasan khusus untuk itu.

Luka sejarah

Kurang dari satu abad lalu, negara ini mengalami bagaimana sebuah gerakan politik dapat memperoleh dukungan besar, masuk ke dalam pemerintahan, kemudian secara perlahan menghancurkan demokrasi yang memberinya jalan menuju kekuasaan. Kita tentu tahu siapa yang akhirnya muncul dari proses itu: Adolf Hitler dan Nazi.

Tentu saja, mengatakan AfD sama dengan Nazi adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Jerman hari ini bukan Jerman tahun 1930-an. Sistem politiknya berbeda, konstitusinya jauh lebih kuat, dan masyarakatnya memiliki pengalaman sejarah yang tidak mungkin dihapus begitu saja.

Namun sejarah tidak harus terulang persis untuk memberikan peringatan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika politik mulai membelah masyarakat secara tajam antara “kami” dan “mereka”.

Ketika imigran atau kelompok minoritas semakin mudah dipandang sebagai biang masalah. Saat nasionalisme menjadi alasan untuk mempertanyakan kesetaraan warga negara. Dan media, pengadilan, atau lembaga negara dipandang sebagai musuh hanya karena tidak mengikuti kehendak mereka yang sedang berkuasa, di situlah bahaya yang harus diwaspadai.

Dan kewaspadaan ini sebenarnya bukan hanya berlaku terhadap AfD. Tidak boleh ada ideologi politik yang memiliki monopoli atas penyalahgunaan kekuasaan. Kanan maupun kiri, pemerintah mana pun dapat tergoda untuk melemahkan lembaga pengawas, membungkam kritik, atau menganggap kemenangan elektoral sebagai legitimasi untuk melakukan apa saja.

Karena itu, mempertahankan demokrasi bukan berarti melarang orang mempunyai pandangan yang berbeda. Justru sebaliknya. Demokrasi membutuhkan pluralisme: hak untuk berbeda, hak untuk mengkritik, hak untuk menjadi oposisi, dan hak bagi kelompok minoritas untuk tetap menjadi bagian yang setara di masyarakat.

Mungkin inilah pelajaran paling sederhana dari sejarah Jerman. Menjaga demokrasi jangan hanya ketika seorang diktator datang mengambil kekuasaan. Demokrasi juga perlu dikawal ketika kekuasaan perlahan mulai merasa tidak membutuhkan demokrasi lagi.

AfD mungkin bukan Nazi. Tetapi kebangkitan politik ekstrem kanan di Jerman adalah pengingat bahwa demokrasi bukan sesuatu yang abadi. Ia harus terus dirawat. Bukan hanya oleh pemerintah dan partai politik, tetapi juga oleh seluruh masyarakat.

oleh: Adiyanto, wartawan Bisnis Today