MAJALENGKA, Bisnistoday – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB dan Pemkab Majalengka mencetuskan Pembiayaan Mikro Perumahan sebagai solusi untuk menhindari “Bank Emok.”
Model pembiayaan mikro ini, sebagai bagian semangat untuk memerangi rentenir, serta sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia yakni Program 3 Juta rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6).
Menurut Menteri PKP, Pembiayaan Mikro Perumahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari jeratan kredit dari para rentenir seperti “Bank Emok” sekaligus mempermudah akses pembiayaan aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Peluncuran pembiayaan perumahan ini, dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. Sekaligus, sebagai terobosan dan inovasi pembiayaan perumahan dengan melaksanakan Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Pinjaman Kelompok Informal
“Bank Emok” adalah istilah untuk pinjaman kelompok yang informal dan tidak diawasi secara hukum. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kementerian PKP bersinergi dengan Kementerian / Lembaga agar banyak program pemerintah yang pro rakyat dan disosialisasikan secara masif agar diketahui masyarakat luas.
“Selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir padahal bunganya tinggi. Pemerintah jangan membiarkan hal itu terus terjadi dengan membuat kebijakan dan program yang pro rakyat,” kata Menteri PKP.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari berbagai segmentasi seperti masyarakat yang bekerja di sektor Informal yang tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan dan mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik, guru sekolah swasta yang telah memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama.
“Ini saatnya masyarakat yang tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan dan para buruh pabrik dan guru bisa memiliki rumah pertama dengan KPR FLPP. Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga diciptakan sejarah capaian KPR FLPP naik mencapai 1.100 persen dan menunjukkan bahwa sektor perumahan tetap berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.Menteri PKP juga meminta PMN dan Bank BJB untuk tetap membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir dengan membuat terobosan pembiayaan baru./
