INDEF: Sinergi Program MBG dan Koperasi Merah Putih Belum Optimal Libatkan UMKM

JAKARTA, Bisnistoday.co.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Namun, keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok kedua program tersebut masih rendah, sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata.

Temuan tersebut terungkap dalam kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui survei terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2026.

Ekonom INDEF sekaligus Ketua Tim Riset MBG dan KDMP, Dzulfian Sjafrian, menyampaikan bahwa kajian tersebut bertujuan mengevaluasi keterlibatan UMKM, mengidentifikasi peluang ekonomi, serta merumuskan rekomendasi untuk menyempurnakan desain kedua program pemerintah.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 97 persen responden mengenal program MBG. Program tersebut juga dilaporkan telah hadir di 92 persen desa atau kelurahan tempat responden berada. Namun, jangkauan program itu belum sejalan dengan partisipasi pelaku usaha lokal.

Hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan dengan program MBG. Sementara itu, partisipasi UMKM dalam KDMP bahkan tercatat lebih rendah.

Persoalan lainnya, sekitar 80 persen UMKM belum melihat adanya peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal belum berjalan optimal.

Bahkan, survei INDEF menemukan 22 persen responden melaporkan penurunan aktivitas usaha akibat MBG. Sebaliknya, hanya 5 persen yang mengaku mengalami peningkatan kegiatan usaha. Dampak negatif tersebut terutama dirasakan oleh UMKM informal.

Pemusatan Ekonomi Tertentu

Dzulfian Sjafrian menjelaskan, temuan ini mengindikasikan adanya potensi pergeseran permintaan dan pemusatan manfaat ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Akibatnya, program yang diharapkan memperluas kesempatan ekonomi justru berisiko menambah tekanan persaingan bagi sebagian pedagang yang telah beroperasi.

INDEF menegaskan, besarnya belanja pemerintah tidak otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kuncinya terletak pada kemampuan menghubungkan UMKM lokal dengan rantai pasok program sekaligus melindungi keberlangsungan usaha yang sudah ada.

Untuk itu, INDEF merekomendasikan pembukaan data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan KDMP, penetapan target belanja dari UMKM lokal, serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Pemerintah juga perlu menyediakan kontrak berjangka standar yang dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan usaha dan menjamin kepastian pembayaran pemasok.

Selain itu, KDMP diharapkan berperan sebagai agregator produksi dan distribusi lokal, sekaligus membuka jalur bagi UMKM informal untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

INDEF juga mengusulkan agar kantin sekolah dapat menjadi mitra dapur MBG dan KDMP sekaligus berfungsi sebagai grosir bagi warung sekitar.

Dengan integrasi tersebut, belanja program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penyedia layanan tertentu, tetapi berputar lebih luas di ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.//