JAKARTA , Bisnistoday – Sektor logistik perkotaan yang didominasi sepeda motor untuk pengiriman last-mile lebih dari 60% dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak awal adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Analisis ITDP Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan motor listrik dapat menghemat biaya kepemilikan (TCO) hingga 395 rupiah per kilometer dan berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 25%, bahkan dengan memperhitungkan bauran listrik yang masih berbasis batu bara.
“Percepatan elektrifikasi logistik perkotaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui forum ini, kami ingin mendorong dialog yang lebih terarah agar solusi yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diimplementasikan,” ujar Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia di Jakarta, Selasa (21/4)
Secara teknis, kendaraan listrik roda dua sebetulnya sudah siap untuk sebagian besar kebutuhan operasional kurir. Namun tantangan sesungguhnya ada di ekosistem pendukungnya. Meningkatkan infrastruktur pengisian daya menjadi komponen krusial untuk mendukung operasional, terutama bagi kurir layanan on-demand yang menempuh lebih dari 100 kilometer per hari.
Peserta dari industri logistik juga menyoroti pentingnya standarisasi teknologi baterai, baik secara fisik maupun perangkat lunak, agar interoperabilitas antar-merek dapat terwujd dan mengurangi risiko investasi untuk transisi ke sepeda motor listrik. Industri sepeda motor listrik menyatakan siap untuk mengupayakan produk-produk sesuai kebutuhan kegiatan logistik.
Berita Terkait:Zero ODOL 2027, Ujian Serius Negara Menata Logistik dan Keselamatan Jalan
Isu pembiayaan menjadi benang merah yang paling kuat. Kesenjangan antara harga kendaraan listrik dan kemampuan finansial mitra kurir masih terlalu lebar untuk ditanggung secara mandiri.
“Tanpa skema dukungan yang terstruktur, transisi ini berpotensi menekan pendapatan harian mitra hingga sekitar 21%. Peserta mengusulkan agar subsidi pembelian sepeda motor listrik ditargetkan kepada pekerja logistik, karena menghasilkan dampak besar daripada subsidi pembelian bagi penggunaan pribadi,” ucap Gonggom
Untuk mengatasi isu nilai jual kembali dan jaminan pembiayaan, peserta mengusulkan mekanisme buy-back guarantee yang ditanggung Pemerintah.
“Di sisi yang lebih struktural, inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian mengenai siapa yang mengoordinasikan kebijakan pecepatan transisi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di tingkat pemerintah, turut menjadi catatan serius yang perlu segera ditangani,” tambahnya.
Dalam diskusi ini, ITDP mengidentifikasi beberapa arah kebijakan prioritas diantaranya kerja sama antar industri logistik dan manufaktur sepeda motor listrik untuk meningkatkan uji coba implementasi sepeda motor listrik pada segmen pengiriman last-mile guna mengidentifikasi kesenjangan operasional, skema pembiayaan yang disesuaikan dengan pola operasional dan kemampuan finansial mitra kurir, serta kehadiran pemerintah sebagai orchestrator yang memastikan standarisasi, kepastian regulasi, dan keseimbangan antar pemain industri.
Gonggom mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari studi ITDP Indonesia mengenai elektrifikasi kendaraan logistik perkotaan yang akan diluncurkan tahun ini. Studi ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik pada armada logistik perkotaan
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjembatani berbagai perspektif serta mengidentifikasi langkah-langkah prioritas untuk mempercepat transisi menuju sistem logistik perkotaan yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan,” pungkasnya./E2
