Judul artikel ini, saya klarifikasi terlebih dulu supaya tidak terjadi tuduhan bahwa penulis telah datang ke Istana seperti yang telah dituduhkan secara keji dari teman-teman di media sosial. Kebetulan nama penulis sama dengan peternak ayam dari Blitar yang memasang spanduk bernada protes kepada Presiden agar harga jagung pakan ternak diturunkan dan sempat dicokok polisi sebelum akhirnya di suruh menghadap Presiden.
Maafkan saya karena nama Suroto memang pasaran. Walaupun kadang saya kalau ke Yogyakarta (Jogja) saat mencari makan dan melintas di Jalan Suroto, satu nama jalan di Kota Jogja dekat Rumah Makan Raminten yang terkenal itu seperti ikut merasa bangga. Sebab nama Suroto itu adalah nama sorang pahlawan muda yang gugur di medan laga dalam usia yang belia.
Baiklah, kita hentikan dulu glorifikasi, sanjung menyanjung soal Suroto ini. Mari kita coba masuk ke perkara sesungguhnya. Kita masuk ke perkara inti soal harga jagung pakan untuk peternak rakyat seperti Pak Suroto, dari Blitar itu.
Peternakan unggas di tanah air ini adalah soal yang sudah sangat akut masalahnya. Sebabnya adalah karena masalah serius mafia kartel pangan. Dari dulu masalahnya sudah jelas, tapi solusinya selalu tidak pernah ada.
Peternak rakyat, seperti Pak Suroto dari Blitar itu telah mewakili protes keras jalan hidup para peternak unggas rakyat yang sebetulnya hidupnya sangat menderita karena perlakuan mafia kartel.
Pola bisnis yang berkembang dari peternak unggas rakyat di Indonesia itu dimonopoli pola kemitraan yang sangat merugikan peternak unggas rakyat. Peternak unggas kita sudah jadi korban korporasi besar yang oligopolistis. Dikuasai oleh beberapa gelintir korporat peternak unggas.
Beberapa gelintir korporat (saya tidak sebut nama) telah menguasai pangsa pasar ternak unggas kita dari hulu hingga hilir secara monopolistik. Dari benih DOC (anakan), hingga pakan, obat obatan, dan pasarannya.
Jaringan kemitraan yang terjadi adalah menggunakan model PIR (Pola Inti-Rakyat). Perusahaan Inti adalah milik beberapa gelintir konglomerat yang kita sebut sebagai mafia kartel. Polanya, perusahaan inti sediakan benih, obat, pakan dan juga beli hasil produksi.
Peternak rakyat seperti Pak Suroto itu sediakan kandang, modal, dan kemudian pelihara ternak. Perusahaan Inti ini juga melalui pengusaha besar lainya, dan atau anak perusahaan tetap juga usahakan peternakan dalam skala besar. Jadi sebetulnya semua berada dalam kendali mereka.
Bisnis on farm alias budidaya atau produksi ternak rakyat dalam posìsi yang terjepit. Mereka dijepit oleh kekuatan modal besar dari hulu hingga hilir. Mereka hanya sebagai penghias, agar seakan bisnis ini masih dijalankan oleh “rakyat”. Tapi sesungguhnya dalam praktek mereka itu tidak ubahnya sebagai obyek bulan-bulanan permainan korporasi besar mafia kartel.
Keberadaan peternak rakyat ini juga untuk menutupi agar para mafia kartel tidak “disemprit” oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang sebetulnya tugasnya untuk perangi mafia kartel dan menciptakan kemitraan yang sehat.
Peternakan unggas ini adalah sebuah sistem bisnis yang sebetulnya sangat merugikan peternak rakyat, bahkan ketika mereka membentuk lembaga semacam koperasi sekalipun. Mereka tak bisa berkutik karena posisi peternak rakyat tak punya posisi tawar apapun. Posisi mafia kartel ternak unggas sudah dalam tahap total monopoli dan jadi predator harga.
Hal tersebut juga terungkap dalam satu sesi diskusi dimana saya juga pernah jadi narasumber dalam diskusi soal Ternak Unggas yang masalahnya dari sejak saya masih kanak-kanak hingga saat ini tidak pernah mendapat solusi. Narasumber dari beberapa koperasi ternak unggas rakyat juga mengafirmasi atau benarkan analisa saya bahwa mereka itu memang hadapi kesulitan yang berat di depan monopoli mafia kartel.
DOC atau benih disediakan oleh perusahaan inti, pakannya, obatnya yang juga berarti penyakit dan virusnya, sampai pasarannya. Di seluruh rantai nilai itu peternak rakyat kecil semua bergantung pada perusahaan inti. Harga mereka yang tentukan. Termasuk harga daging di pasaran karena kapasitas produksi perusahaan anak perusahaan atau mitra sesungguhnya mafia kartelah yang membentuk harga. Semuanya.
Peternak rakyat, yang masih mau ikut, dibiarkan. Mereka itu bisnisnya sudah ditentukan berapa keuntunganya. Sebab dari semua rantai nilai para peternak rakyat ini tidak punya kuasa apapun. Mereka memang dibiarkan hidup segan tapi mati jangan. Kalau mereka mati, para mafia itu akan segera dicokok oleh Komisioner KPPU yang saat ini sebetulnya juga dalam posisi hidup segan tapi tak mau karena mafia kartel ini telah berhasil membuat rompi pengaman di perundang undangan agar monopoli bisnis mereka itu tetap bisa jalan dan langgeng.
Rakyat perternak ayam kecil kecil itu sesekali perlu diberikan bunga-bunga kesenangan dengan diberikan kenaikan harga panen sesekali, tapi begitu mereka sudah mulai ciptakan dana cadangan sedikit disikat melalui berbagai cara, dan termasuk salah satunya adalah lewat harga pakan yang sebetulnya juga importasi bahannya, alias jagungnya juga dalam kuasa mafia kartel oligopolistik mereka jalin kelindan dengan korporasi eksportir mafioso besar.
Nah, saya pernah menyarankan agar para peternak rakyat ini tidak tergantung pada bisnis mafia kartel. Cari imajinasi baru dan kembangkan peternakan alternatif seperti ternak ayam kampung atau ternak kelinci. Kuasai hulu hingga hilir dari bisnis melalui kelembagaan koperasi dan mulai dari skala kecil.
Koperasinya harus benar-benar dikusai peternak. Pengurusnya adalah benar-benar peternak rakyat. Koperasinya jalankan bisnis yang selama ini dikembangkan oleh mafia kartel. Dari sediakan bibit, pakan, obat, pemrosesan, dan pasarkan langsung ke jaringan langsung konsumen bahkan ke bisnis non farmnya seperti pembiayaan dan asuransi. Syukur syukur bisa jadi koperasi multipihak yang konsumennya juga ikut jadi pemilik koperasi.
Tapi, memang mafia kartel ini sungguh sangat licik dan menggurita kekuatanya. Bahkan kalau kita baca konspirasinya tentu sangat luas. Bukan hanya buat rompi pengaman melalui atur pembuatan regulasi, tapi juga pengaruhi kebijakan pemerintah. Soal kebijakan kuota importasi yang mereka monopoli, misalnya.
Termasuk bukan tidak mungkin ikut dukung dalam jaringan kerja kepentingan kapitalis global dalam bentuk bio terorisme seperti misalnya dalam kasus Flu Burung (avian influensa) yang ternyata terbongkar sebagai bagian dari mafia besar teroris internasional untuk tujuan cegah membesarnya peternakan rakyat di bidang ayam kampung dan unggas keluarga yang ini bisa jadi kekuatan kemandirian bangsa.
Ini saya dapat datanya riil dari teman saya yang ahli intelejen. Juga yang beritanya sudah heboh karena dibongkar oleh Menteri Kesehatan Fadilah waktu itu, yang akhirnya beliau tak lama kemudian jatuh sebagai tersangka. Saya tidak menyebut kriminalisasi, tapi keberanianya itu bukti bahwa seorang menteri yang berani bisa bernasif naas.
Bio Terorisme ini sebetulnya sama dengan teroris keamanan seperti mereka yang membom dan akibatkan korban nyawa langsung. Tujuanya adalah ciptakan ketakutan masif. Agar misalnya bisnis wisata tidak jalan.
Nah dalam kasus ternak unggas rakyat, flu burung yang terbukti merupakan virus buatan itu tujuanya adalah untuk ciptakan ketakutan rakyat agar mereka tidak berani pelihara ternak skala rumahan. Agar tetap berada dalam ketergantungan terhadap ayam brohiler yang sepenuhnya berada dalam jaringan kuasa bisnis mereka dari benih hingga pasaran.
Saya jadi ingat dulu di masa kecil, ketika saya tinggal di kampung bersama orang tua. Dulu ayam kampung beberapa ekor saja sudah bisa berikan betul-betul kehidupan buat keluarga. Kalau mau sarapan tinggal ambil ayam di petarangan, tidak punya uang saku untuk sekolah ambil telur di petarangan dan jual ke kios tetangga.
Keluarga terlihat bahagia, tapi hancur lebur dan takut berternak ayam kampung sejak ada virus flu burung yang ikut dikampanyekan pemerintah besar besaran dan diekspos dimana mana.
Tak hanya ayam kampung, saya sebetulnya juga mulai curiga. Ada permainan para terorist bio juga yang juga habisi misalnya pohon jeruk keprok yang manis, legit, dan sangat digemari warga. Sejak datang virus besar habis semua. Lalu saya tak lagi melihat jeruk ini di pasaran. Digantikan oleh jeruk impor yang jelas jauh sekali rasanya. Dan masih banyak lagi sebetulnya kecurigaan saya ini, seperti habisnya pete Lantoro Gung dan lain-lain yang jelas bisa berikan banyak tambahan penghasilan rakyat dan tingkatkan produktifitas lahan gersang sekalipun.
Tapi sudahlah, sudah terlalu banyak kecurigaan saya. Kembali ke soal Pak Suroto. Dia itu sebetulnya adalah gambaran nasib rakyat kita hari ini. Mereka adalah korban dari mafia kartel yang tak mungkin mampu diselesaikan masalahnya oleh petinggi di republik ini. Sebabnya kuasa pejabat itu tidak monocentris, pada presiden. Tapi ada kekuatan besar yang melebihinya. Hanya Presiden gila saja yang saya kira berani bela rakyatnya.
Hanya Presiden seperti Soekarno yang berani setengah gila menantang mafia kartel. Setidaknya ini dapat saya baca dari kata katanya seperti ini “hati hati dengan yang kamu makan, sebab apa yang kamu makan itu tentukan seberapa daulat kamu!!!”./
Oleh Suroto, Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
