Kementerian PUPR Upayakan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau

JAKARTA, Bisnistoday  – Kementerian PUPR telah menyiapkan bantuan perumahan sejak tahun 2015 dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun ini pemerintah menyediakan bantuan perumahan sejumlah Rp29 triliun, sedangkan tahun 2023 akan meningkat menjadi Rp32 triliun untuk membangun minimal 220 ribu rumah melalui skema FLPP.

“Pemerintah terus mendorong penyediaan perumahan bagi rakyat, sesuai dengan harapan masyarakat. Maka mari kita bangun komitmen bersama berkolaborasi mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Malam Puncak Hapernas 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis malam (25/8).

Peringatan Hapernas tahun 2022, Kementerian PUPR mengangkat tema “Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau untuk Kita Semua”. Tema ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.

Pada malam puncak Hapernas ini, Kementerian PUPR menyampaikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik yang telah dilakukan para stakeholder bidang perumahan. Diantaranya Apresiasi atas Inovasi dalam Penyediaan Perumahan bagi MBR Non Fixed Income melalui Upaya Kolaboratif kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Apresiasi atas Implementasi Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Penerbitan PBG Terbanyak kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Serang.

Pengurangan Wilayah Kumuh

Kemudian Apresiasi atas Implementasi Kolaborasi Penanganan Kumuh di Lahan Terbatas kepada Kota Surakarta, serta Apresiasi atas Implementasi Pembangunan Rumah Sederhana Terbesar kepada Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

“Dengan hasil karyanya ini, saya ingin memberikan apresiasi berupa program. Bukan uang, tapi program BSPS untuk perbaikan rumah tidak layak huni di lokasi masing-masing sebanyak 1.000 rumah. Program BSPS ini diberikan supaya kabupaten dan kota yang lain juga dapat ikut terus berkarya di bidang perumahan,” ujar Menteri Basuki. 

Selain mendorong inovasi dari Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pengembang, Menteri Basuki juga turut mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk segera berinvestasi di bidang perumahan dengan membeli rumah sendiri. “Kalau anak-anak muda hanya mau ngontrak, kontrakan tiap tahun pasti naik. Tapi kalau beli rumah, cicilan itu makin lama makin tidak terasa. Lebih cepat beli rumah lebih baik,” ujarnya.