KRL Mania : Presiden Jokowi Harus Tegur Menhub

JAKARTA, Bisnistoday- Komunitas Pengguna KRL  Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL “kaya” dan “miskin”.

“Apalagi saat ini Presiden sedang mengevaluasi kinerja menteri dan merencanakan reshuffle,” cetus Humas KRL Mania Gusti, dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (30/12).

“KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim,” tambahnya.

Untuk ditegaskan oleh Gusti, KRK Mania mendesak kepada Presiden Jokowi.Pertama, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL.

Kedua, lanjut Guati, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun.

“Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi,” terangnya.

Kurangi Emisi Karbon

Ia melanjutkan, ketiga, mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

Alasan lain adalah, tambah Gusti, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain.

“Akan ada keributan antara ‘kaya’ dan ‘miskin’, yang diakibatkan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Menurut Gusti, karena itu kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja.

“Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim,” kembali menegaskan./