JAKARTA, Bisnistoday- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, untuk mendukung koperasi Modern, UMKM naik kelas dan wirausaha produktif, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk sinergi lintas K/L (Kementerian/Lembaga). Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Utama K/L untuk bersinergi memberdayakan Koperasi, UMKM dan Wirausaha Produktif di tanah air.
Hal tersebut diungkapkan MenkopUKM saat memberikan sambutan secara daring dalam acara Forses (Forum Sekretaris), yang diselenggarakan Kamis (2/12).
Teten menambahkan, melalui Forses, para Sesmen, Sekjen, dan Sestama, diharapkan dapat bergerak bersama, berkoordinasi mengembangkan Koperasi, dan UMKM serta mendorong peningkatkan rasio kewirausahaan nasional lintas K/L.
“Sinergi yang telah terjalin ini akan terus berlanjut, dan dapat memberikan semakin banyak manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Teten menceritakan, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 4 strategi transformasi yang akan menjawab tantangan tersebut, yakni dengan mendorong UMKM agar menjadi usaha formal, UKM masuk ke dalam rantai pasok, pertumbuhan wirausaha produktif, dan modernisasi koperasi.
Strategi tersebut, lanjut Teten, juga butuh dukungan serta kolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Seperti transformasi usaha mikro dari informal ke formal, fasilitasi akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, hingga fasilitasi sertifikasi dan standarisasi.
Teten juga mengapresiasi, kerjasama lintas K/L maupun stakeholder, yang selama ini telah bersama-sama mengembangkan Koperasi dan UMKM di tanah air.
Perlu Sinergi
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menambahkan, saat ini pengembangan Koperasi dan UMKM tersebar di 28 K/L, sehingga perlu adanya sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih.
Arif meminta lintas K/L untuk bersinergi dalam kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, diantaranya, Digitalisasi UMKM, Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, Pengembangan 500 Koperasi Modern, Penumbuhan 500 Ribu Wirausaha Produktif, Transformasi Usaha Informal ke Formal, Pemanfaatan 30 Persen Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi, dan Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bagi UMKM.
Arif menjelaskan, untuk mendukung UMKM naik kelas, pihaknya telah memfasilitasi biaya kepengurusan sertifikasi dan izin edar dari BPOM dengan alokasi terbatas, yakni Sertifikasi Halal sebanyak 50 usaha mikro, Izin Edar MD sebanyak 20 usaha mikro, dan Fasilitasi Penyuluhan keamanan pangan sebanyak 250 usaha mikro.
“Dengan alokasi anggaran yang terbatas di tahun 2022 diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai K/L lainnya, yang memiliki program serupa, dalam rangka mangakselerasi sertifikasi dan izin edar produk bagi pelaku UMKM,” pungkasnya./
