BEKASI, Bisnistoday – Sejumlah isu strategis dalam penataan kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), salah satunya mengenai pengelolaan sampah yang menjadi isu penting terkait kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah dalam ini Kementerian ATR/BPN sedang mengupayakan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Hampir seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Jabodetabek-Punjur telah mengalami overload, yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan, tidak terkecuali TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi,” ujar Direktur Project Manajement Office (PMO) Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur, Wisnubroto Sarosa secara daring dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pembangunan Refused Derived Fuel (RDF), baru-baru ini.
Pembenahan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur sedang fokus dilakukan pemerintah dari hulu hingga hilir. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang diterbitkan Presiden Joko Widodo, belum lama ini.
Sebagai informasi, setiap harinya TPA Burangkeng menerima sebanyak 800 ton sampah, atau kurang dari 50% jumlah timbulan sampah total di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan perhitungan hasil proyeksi, pada tahun 2020, PMO Jabodetabek-Punjur memperkirakan volume timbulan sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 2.736 ton/hari.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wisnubroto Sarosa menuturkan, masalah sampah di Kabupaten Bekasi sudah masuk ke level yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlu segera dibangun teknologi pengolahan sampah yang mampu mengolah sampah dalam jumlah besar.
“Metode open dumping yang selama ini dilakukan, tidak dapat selamanya dilakukan, karena pemerintah daerah akan selalu dituntut untuk memperluas lahan penampungan sampah, mengikuti timbulan sampah harian yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya kabupaten dan meningkatnya jumlah penduduk,” tuturnya.
Dukung Fungsi Kawasan
Lebih lanjut, Direktur PMO TKPR Jabodetabek-Punjur menjelaskan, selain tertuang dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, urgensi kebutuhan instalasi teknologi pengolahan sampah juga telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk mendukung fungsi Kawasan Jabodetabek-Punjur. Maka dari itu, pengelolaan sampah diarahkan dalam rangka penerapan teknologi pengelolaan sampah teknologi tinggi yang berwawasan lingkungan,” ucap Wisnubroto Sarosa.
Pada kesempatan berbeda, Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Hamid mengatakan, pada awalnya TPA Burangkeng memiliki luas sebesar 11 hektare, namun sebagian lahan digunakan untuk jalan tol. Lahan yang saat ini dapat digunakan tidak lebih dari 9 hektare dengan kondisi sampah yang sudah overload dan mengokupasi lahan-lahan di sekitarnya.
“Sejauh ini, metode pengolahan sampah yang digunakan di TPA Burangkeng masih menggunakan sistem open dumping, sehingga dibutuhkan alternatif teknologi pengolahan sampah lainnya,” ungkap Hamid./
