www.bisnistoday.co.id
Selasa , 13 Oktober 2026
Home METRO Jakarta Region Tarif Transjakarta Dipastikan Belum Naik, Pemprov DKI Tambah Anggaran Lewat APBD Perubahan
Jakarta Region

Tarif Transjakarta Dipastikan Belum Naik, Pemprov DKI Tambah Anggaran Lewat APBD Perubahan

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday — Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga, memastikan hingga saat ini tidak ada kenaikan tarif Transjakarta, meski sebelumnya sempat muncul wacana penyesuaian dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Kebijakan tarif tersebut masih menunggu hasil kajian bersama antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kajian masih berjalan. Jadi secara umum, sampai dengan sekarang tidak ada rencana kenaikan tarif,” kata Nirwono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dalam APBD murni 2026, alokasi anggaran Transjakarta tercatat sebesar Rp3,7 triliun, sementara kebutuhan operasional mencapai sekitar Rp4,8 triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp1,1 triliun.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menutup kekurangan anggaran operasional tersebut melalui APBD Perubahan yang akan dibahas Juni.

“Juni itu APBD Perubahan, artinya TJ (TransJakarta) akan mendapatkan anggaran tambahan untuk memberikan pelayanan sama dengan 2025 di 2026. Jadi layanan tidak akan dikurangi, kualitasnya sama,” tuturnya.

Jika disetujui, penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menjaga layanan Transjakarta pada 2026 tetap setara dengan 2025, tanpa pengurangan armada maupun kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina INSTRAN Prof. Bambang Susantono, menilai kebijakan kenaikan tarif Transjakarta tidak seharusnya diputuskan secara terburu-buru

Menurut Bambang, meskipun kenaikan tarif terlihat kecil, dampaknya dapat memengaruhi struktur pengeluaran masyarakat dan mobilitas perkotaan secara keseluruhan.

“Jadi memang angkutan umum ini dilihat tidak hanya soal untung rugi, tapi soal kelayakan ekonomi perkotaan,” katanya.

Sebagai contoh, ia menyinggung rencana Pemerintah Kota Banda Aceh yang sempat menggagas kebijakan angkutan umum gratis sebelum terjadinya banjir bandang.

Inisiatif tersebut menunjukkan transportasi publik dapat diposisikan sebagai layanan sosial dan investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar proyek yang harus menguntungkan secara finansial. (E2-NOVITA LESTARI)

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Jakarta Region

Mobilitas Warga Tak Mengenal Batas Administrasi, Saatnya Tata Kelola Transportasi Jabodetabek Terintegrasi

JAKARTA, Bisnistoday — Mobilitas masyarakat di Jabodetabek tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat...

Agus Lamun
Jakarta Region

Tren Pedagang dan Pelayanan di Pasar Induk Kramat Jati Terus Meningkat

JAKARTA, Bisnistoday - Pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta...

Sta Angke
Jakarta Region

Kereta Commuter Line Dukung Optimalisasi Konektivitas Menuju Kepulauan Seribu

JAKARTA, Bisnistoday- PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Commuter Liner mendukung rencana...

LRT JAkarta
Jakarta Region

Agustus Beroperasi, Waskita Karya Finalisasi Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai

JAKARTA, Bisnistoday - Penyelesaian konstruksi Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B...