JAKARTA, Bisnistoday- Pengamat perbankan Riyan Kiryanto menilai langkah paling rasional bagi Bank Indonesia adalah menahan BI Rate di angka 4,75 persen, untuk setidaknya dalam waktu dekat. Prediksi tersebut didasarkan pada kondisi inflasi tahunan yang masih berada di atas 3 persen serta nilai tukar rupiah yang belum sepenuhnya stabil.
Menurut Riyan, tekanan eksternal masih membayangi pergerakan rupiah, termasuk sentimen global dari lembaga indeks dan pemeringkat seperti MSCI dan Moody’s. Faktor-faktor tersebut membuat ruang pelonggaran suku bunga menjadi terbatas dalam jangka pendek.
Meski demikian, Ryan menegaskan bahwa arah kebijakan moneter tidak sepenuhnya mengerem pertumbuhan ekonomi. Bank sentral, kata dia, tetap bisa menjaga stance pro-growth melalui instrumen lain, seperti pelonggaran kebijakan makroprudensial dan optimalisasi sistem pembayaran digital untuk menjaga likuiditas dan konsumsi.
Riyan juga mengingatkan bahwa tekanan inflasi musiman menjelang Lebaran cenderung meningkat. Lonjakan tersebut biasanya dipicu kombinasi dua faktor sekaligus: kenaikan biaya produksi dari sisi penawaran (cost-push inflation) serta peningkatan permintaan masyarakat (demand-pull inflation). Situasi ini membuat bank sentral perlu berhati-hati agar pelonggaran kebijakan tidak justru mempercepat inflasi.
“Ruang penurunan suku bunga kemungkinan baru terbuka setelah periode Lebaran, sekitar April atau Mei, ketika tekanan harga mulai mereda,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, menurut Ryan, prospek pertumbuhan ekonomi masih mendapat bantalan. Pemerintah disebut menyiapkan stimulus libur panjang sekitar Rp12 triliun, diikuti percepatan belanja negara, termasuk pencairan THR bagi ASN dan penyaluran bantuan sosial untuk kelompok berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dinilai dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang konsumsi domestik.
Dengan kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati dan stimulus fiskal yang ekspansif, Riyan menilai stabilitas ekonomi nasional masih dapat terjaga. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika global tetap menjadi variabel penentu yang harus terus dipantau oleh otoritas./
