JAKARTA, Bisnistoday – Prospek pasar modal nasional menjadi sorotan tajam dalam diskusi panel yang digelar Universitas Paramadina, kemarin. Forum bertajuk Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s itu menghadirkan sejumlah ekonom yang menilai kondisi pasar saat ini sedang menghadapi sinyal peringatan serius dari lembaga global.
Rektor Paramadina, Didik J. Rachbini, menggambarkan pasar modal sebagai “bendungan besar” yang menyalurkan aliran dana ke berbagai sektor bisnis. Menurutnya, ketika bendungan ini bermasalah, dampaknya akan terasa luas pada ekonomi nasional. Ia mengibaratkan pasar modal seperti kerang hijau di laut yang menyerap polusi, indikator dini bahwa lingkungan ekonomi sedang tidak sehat.
Didik mencontohkan pengalaman masa lalu ketika perusahaan seperti First Media mampu berkembang pesat setelah mendapat akses permodalan. Ia menyinggung lisensi yang pernah diberikan oleh Harmoko kepada Peter Gontha, kemudian dilanjutkan pengembangan oleh James Riady hingga membangun jaringan kabel internet nasional dengan jutaan pelanggan. Contoh lain adalah Gojek, yang pada awalnya tidak memiliki modal besar namun tumbuh setelah memperoleh dukungan investasi dari pasar modal.
Namun, Peneliti ini juga menilai kondisi saat ini berbeda. Setelah sinyal dari MSCI, pasar modal Indonesia justru memberi indikasi “sakit”. Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan teguran kepada otoritas pasar karena dinilai kurang sensitif membaca kondisi.
Didik menegaskan bahwa pasar modal adalah sektor paling sensitif terhadap stabilitas makroekonomi. Jika pengelolaan APBN terlihat tidak kredibel, investor bisa langsung menarik dana. Ia membandingkan dengan sektor industri, merujuk riset di kawasan Cikarang yang menunjukkan investor Jepang lebih mengkhawatirkan ketersediaan listrik, sedangkan investor Amerika dan Eropa menaruh perhatian besar pada stabilitas politik dan kepastian regulasi.
Bangun Kepercayaan Pasar
Sementara itu, ekonom Paramadina Wijayanto Samirin menilai laporan lembaga investasi global seperti Morgan Stanley muncul pada momentum yang tidak tepat, yakni saat arus portofolio investasi Indonesia mencatat minus 14 miliar dolar AS sepanjang 2025 hingga kuartal III 2026, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurutnya, laporan tersebut membuat investor asing ragu masuk, sementara investor domestik justru mempercepat arus dana keluar. Ia menyebut gejolak di pasar modal hanyalah puncak gunung es dari persoalan struktural yang lebih besar, terutama terkait tata kelola dan penegakan hukum.
Tekanan juga datang dari lembaga pemeringkat Moody’s yang menurunkan outlook rating Indonesia pada 5 Februari lalu akibat fenomena sovereign selling. Penurunan rating negara otomatis menekan seluruh aset keuangan domestik karena peringkat perusahaan tidak mungkin melampaui peringkat negara asalnya. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia juga dilaporkan turun dari skor 37 menjadi 34.
Wijayanto menambahkan, fokus lembaga pemeringkat global sebenarnya sudah disuarakan sejak dua hingga tiga tahun terakhir, terutama soal prediktabilitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta risiko fiskal akibat defisit anggaran. Namun, ia menilai peringatan tersebut kurang mendapat respons memadai.
“Pelajarannya jelas, sebelum diingatkan lembaga asing, seharusnya kita lebih dulu mendengar ekonom dalam negeri,” ujarnya.
Diskusi ini menutup dengan pesan bahwa penguatan investor domestik, pendalaman pasar (market deepening), serta reformasi tata kelola menjadi kunci agar pasar modal Indonesia kembali dipercaya dan mampu berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional./
