WWF 2024 : Menteri AHY dan Mendagri Usulkan Badan Pengelola Air

NUSA DUA, Bisnistoday – Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono yang diamini oleh Mendagri Tito Karnavian mengusulkan adanya badan atau lembaga khusus untuk menangani air secara terintegrasi. Apalagi persoalan air akan semakin pelik, ketika terjadi ancaman perubahan iklim serta pemanasan global.

“Menjadi remark bahwa ada pandangan, yang bisa dikaji bersama. Disinkronasikan segala urusan. Baik dari pusat sampai ke bawah, bahwa ada sebuah badan khusus menangani air, Bukan pertama, tetapi negara lain sudah ada, ini menyangkut kewenangan, otoritas dan kapasitas mengelola air secara komprehensif,” ungkap Menteri ATR/BPN, Agus H Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/5).

Agus mengatakan, lembaga ini bisa dikoordinasikan dan berkolaborasi dengan pemda. Bukan birokrasi baru seperti misalnya Badan Air Nasional, wadah besar untuk menghadapi tantangan krisis air. “Ini bukan kewenangan saya, ada forum lain misalnya akademsi dan lainnya terlebih dahulu.”

Sementara, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan keputusan untuk membentuk lembaga khusus pengelola air bukan mesti dari dirinya atau Menteri ATR/BPN. Tetapi, semua itu merupakan putusan pimpinan. “Maaf ini sebagai ide, dan kita bersyukur penyelenggaraan WWF ini di Indonesia. Kesempatan ini bisa digunakan untuk mengangkat pentinnya air.”

Menteri Tito Karnavian mengungkapkan. Jumlah penduduk dunia ini berkembang secara ekponensial mencapai 8 miliar dalam enam tahun mendatang. Disisi lain, populasi ini akan membutuhkan energi, serta air dan ancaman banjir. “Pasti apapun kebijakan presiden atau presiden terpilih pasti kita akan mendukung.

Pemberian Insentif Pemda

Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat telah mengkaji untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang terbukti mampu mengelola air secara baik. Seperti halnya yang sudah berjalan bagi pemda yang mampu mengelolan inflasi dengan baik akan diberikan insentif baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Seperti penanganan inflasi, satahun dialokasikan Rp 1 triliun untuk provi dan kota per 4 bulan sekali dengan nilai Rp 1 miliar. Nah kalau air ini, belum ditentukan apakah satu atau 10 daerah, masih dikaji Menteri PUPR dan Menkeu. Gimana upaya pemda daerah itu, dalam memanage air dengan managemen bagus.Misalnya, irigasi lancar,” ujarnya.

Menruut Tito Karnavian, peran pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan air. Hari ini merupakan diskusi dalam level nasional, peran lokal atau pemda. Banyak peran secara global, yang memiliki kondisi berbeda-beda dalam pemerintah masing-masing. “Ada yang mengelola air secara terpusat dan tidak,” ujarnya.

Sifat air tidak mengenal, wilayah birokrasi pemerintah, bagi diurus pusat maupun daerah. Misalnya pemerintah pusat terkait dukungan keuanngan maupun penyediaan bendungan besar di wilayah. Begitupun sistem irigasi serta prasarana pengendalian banjir juga dikerjakan.“Ada dana desa yang dimanfaatkan dengan alokasi Rp700 triliun, salah satunya untuk penyediaan kanal maupun irigasi.”

Intinya, menurut Tito Karnavian, perlunya deklarasi bersama (joint declaration) dan memberikan guidance terhadap pemda bagaimana memberikan kontribusi bersama, baik planning, budgeting serta isu yang harus ditangani. “Air jangan menjadi sebuah enemy banjir kekeringan dan lainnya.”/