JAKARTA, Bisnistoday — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan struktur atau “revolusi ekonomi” untuk mengurangi menghilangkan penguasaan sumber daya di Indonesia yang selama ini didominasi oleh korporasi besar.
Menkop mencontohkan dominasi korporasi besar pada sektor perkebunan kelapa sawit nasional. Dari total 16 juta hektar lahan sawit, sebanyak 52 persen dikuasai segelintir korporasi besar. Sementara itu, puluhan juta petani rakyat hanya memiliki 43 persen, dan sisanya merupakan lahan milik PTPN.
“Ilustrasi ini menjelaskan tentang apa yang disampaikan tadi, bahwa memang ada segelintir pemilik modal yang menguasai sumber daya di Indonesia,” ujar Menkop saat memberikan sambutan pada Diskusi Pra-Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam bertema Gerakan Koperasi Revolusi Ekonomi Indonesia, Senin (5/10) di Jakarta.
Menkop mengingatkan kembali sejarah pendirian Syarikat Islam oleh H.O.S. Tjokroaminoto yang bertujuan menentang kolonialisme Belanda. Syarikat Islam menjadi pihak yang pertama kali menggagas kemerdekaan dengan membentuk pemerintahan sendiri (Zelfbestuur), yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian koperasi.
Namun, ia menyayangkan terjadinya pergeseran sistem ekonomi pascakemerdekaan. Arah perekonomian yang semula berbasis kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan justru tergantikan oleh nilai-nilai kapitalistik serta individualistik akibat diserahkan pada mekanisme pasar bebas.
“Di situlah mulainya penguasaan kepada swasta, korporasi yang semakin besar dan meminggirkan BUMN serta koperasi. Lebih dari 30 tahun berlangsung, hingga kemudian Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa negara harus hadir lagi untuk mengatur sistem dan praktik ekonomi kita kembali kepada konstitusi. Di sinilah sebenarnya revolusi itu dimulai,” tegas Menkop.
Sebagai bentuk kehadiran negara, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden akan dijadikan infrastruktur ekonomi pemerintah hingga ke tingkat tapak. Melalui program ini, pemerintah untuk pertama kalinya memiliki jaringan infrastruktur ekonomi langsung di desa-desa.
Menkop berharap Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam dapat memperkaya gagasan strategis agar perubahan ekonomi berjalan lebih cepat menuju kemandirian ekonomi rakyat.
Dakwah Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lajnah Tanfidziah Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menekankan bahwa sejak Kongres Syarikat Islam tahun 2010, dakwah ekonomi dan penguatan koperasi telah ditempatkan sebagai prioritas utama untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang kian melebar.
“Koperasi merupakan jalan yang tepat untuk mengembalikan kesadaran ekonomi rakyat. Dakwah di bidang pendidikan dan sosial tetap berjalan, namun sektor ekonomi harus menjadi prioritas agar kemandirian tercapai. Penguatan koperasi sejalan dengan semangat awal para pendiri bangsa,” tegas Hamdan.
Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung menilai bahwa koperasi pada hakikatnya adalah sebuah gerakan, bukan sekadar bangunan fisik. Revolusi ekonomi hanya mungkin terjadi jika didorong oleh psikologi gerakan yang kuat.
Rocky menegaskan bahwa DNA bangsa Indonesia adalah koperasi dan seluruh nilai dalam lima sila Pancasila bermuara pada prinsip koperasi. “Jadi lima sila itu bertumpu pada satu DNA, yaitu koperasi,” kata Rocky.
Oleh karena itu, Rocky menekankan pentingnya dukungan dari negara untuk memperkuat koperasi. “Bukan negara mengambil alih, melainkan negara memberikan fondasi ideologi dan semangat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Syarikat Islam yang telah mendirikan koperasi sejak 1913 harus mengawal dan memperkuat gerakan ini demi mewujudkan keadilan sosial, bukan kapitalisme.
