BANDUNG, Bisnistoday- Struktur ekonomi nasional terlalu banyak dibawah, sehingga ada kekosongan untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang jumlahnya belum banyak. Pemerintah memprioritaskan upaya menumbuhkan wirausaha muda produktif dengan sasaran antara lain mahasiswa khususnya di IKOPIN ini untuk menjadi kampus kewirausahaan.
“Diharapkan, nantinya lulusan IKOPIN tak hanya berlomba mencari pekerjaan tapi mampu mandiri bahkan membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan,” kata SesKemenKopUKM, Arif R Hakim, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Koperasi Indonesia di kampus IKOPIN Jatinangor, Kamis (3/2).
Kehadiran Sekjen Kemenkop UKM, sekaligus melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Universitas Koperasi Indonesia.
“Pemerintah terus memberikan komitmen dan dukungan peningkatan kualitas SDM dan pemasaran agar sebagian dari 63,9 juta pelaku usaha itu bisa meningkatkan kapasitas usahanya dan bisa naik kelas,” tuturnya.
Setelah melalui perjalanan panjang, Arif R Hakim melanjutkan, definisi pengertian UMKM di sesuaikan lewat PP No.7 tahun 2021 dengan batasan pelaku usaha mikro dilebarkan menjadi modal usaha sampai Rp2 miliar. Kendati begitu, sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki modal usaha di bawah Rp300 juta, sehingga jumlah pelaku usaha mikro kini menjadi 63,96 juta atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.
“Batasan pelaku usaha mikro, sengaja kita sejajarkan dengan beberapa negara lain, dan agar cakupan pendampingan kepada pelaku usaha mikro bisa lebih luas,” katanya.
Hadir dalam kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman tersebut Wakil Rektor 1 Universitas Koperasi Indonesia, Dr H Sugiyanto MSc, Warek 2 Dr H Dandan Irawan SE MSc Warek 3 Dr Hj Yuanita Indriani MSi, Direktur Inkubasi Univeritas Koperasi Indonesia, Dr Indra Fahmi dan Kabiro KTI KemenKopUKM Budi Mustopo. Adapun Rektor Universitas Koperasi Indonesia, Prof Dr Burhanudin Abdullah, berhalangan hadir karena sakit.
“Tadi Wakil Rektor I Pak Sugiyanto bilang ada setelah menjadi Universitas Koperasi Indonesia, kini ada jurusan agrobisnis dan teknologi pertanian. Ini sesuai dengan harapan kita agar hasil perkebunan dan pertanian bisa di manfaatkan secara lebih optimal. Yang kurang mungkin adalah pelaku usahanya atau wirausahanya,” ujar Arif
Arah Kebijakan Pemerintah
Arif R Rahman memaparkan, saat ini ada lima arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM. Pertama, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan kedeputian dari enam menjadi empat yaitu Deputi Kewirausahaan, Deputi Perkoperasian, Deputi UKM dan Deputi Mikro.
Kedua, melakukan kegiatan pendataan detail Koperasi dan UMKM. Tahun ini , pemerintah mulai melakukan sensus secara menyeluruh untuk pelaku UMKM. Saat ini data mengenai pelaku UMKM masih sangat tersebar di 23 K/L. “Sensus nantinya di prioritaskan bagi pelaku usaha menetap yang di perkirakan jumlahnya 15 juta,” jelas Arif R Hakim.
Ketiga, perluasan pasar dan digital. Targetnya, ada 30 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi pada 2024. Sekarang UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi mencapai 16.9 juta. Berdasarkan survei CSIS pelaku usaha mikro sudah 92 persen yang memanfaatkan TI dalam bentuk sederhana.
Keempat, memperluas Koperasi dan UMKM dalam akses pembiayaan. Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ini, dengan mengalokasikan 20 persen dari total pembiayaan buat UMKM, yang akan dinaikkan menjadi 30 persen pada 2024. Dan kelima, kemitraan strategis, dimana KemenKopUKM melakukan kolaborasi dengan 9 BUMN dalam menyerap produk UMKM dimana tahun ini dialokasikan Rp30 triliun. Kerjasama juga dilakukan dengan swasta , marketplace atau e-commerce./
