JAKARTA, Bisnistoday – Ketum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta tidak sependapat bahwa kasus peretasan Bjorka sebagai pengalihan isu Kasus Ferdy Sambo atau pengalihan isu kenaikan harga BBM Bersubsidi. Ia menilai, kasus peretasan ini menjadi masalah serius dan dunia diambang perang digital global.
“Tidak ada satu spot pun di dunia ini, yang tidak terkena lingkaran api ini,” tukas Anis Matta, Ketum Partai Gelora Indonesia saat acara Gelora Talks bertema : Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita, di Jakarta, Rabu (21/9).
Anis mengatakan, masih teringat ada tuduhan Rusia mengintervensi pesta demokrasi di AS, sehingga memenangkan Donald Trump sebagai Presiden. Ini menandakan, bagi negara maju, kasus siber menjadi masalah sensitif menyangkut kedaulatan dan ketahanan negara.
“Negara adidaya itu saja masih diretas, apalagi kita. Bahkan sebelumnya, saya pernah mendengar bahwa Trump akan menang dan ternyata benar, karena memang ada operasi siber besar-besaran,” tuturnya.
Untuk itu, menurut Anis, Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi perang siber dunia. Tidak hanya kuat, matra darat, laut, udara tetapi juga siber dan ruang angkasa menjadi satu kesatuan sistem pertahanan. “Kasus Bjorka jangan direspon main-main, karena bukan hanya isu receh data pribadi, tetapi menyangkut kedaulatan dan peran siber nasional.”
Perlindungan Data Pribadi
Dave Laksono, Anggota Legislatif Komisi I DPR RI menuturkan saat ini wakil rakyat telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sekarang, sedang dituntaskan di Istana Negara untuk penetapan nomor arsip. Hanya saja, menurut Dave, aturan UU PDP ini harus segera diimplementasikan dengan membentuk aturan teknis lainnya, seperti Perpres, Permen atau SK Dirjen terkait.
“Pemerintah dorong proses digitalisasi ekonomi untuk pertumbuhan, tetapi harus dijamin. Jangan ada data seperti Pertamina, dan PLN atau lainnya yang diretas, sehingga rawan. Kita harus bentuk fire walls data untuk melindungi ini.” Terangnya.
Disisi lain, Dave juga mengimbau kepada masyarakat jangan gampang membagikan data pribdadinya ke khalayak umum. Untuk itu, perlu UU keamanan dan ketahan siber sehingga pemerintah sigap bertindak dan dibekali perangkat hukum yang kuat. “UU PDP ini kita tunggu siapa personelnya, dan selama BSSN telah bentuk satgas sifatnya hanya adhoc,” ujarnya.
Lindungi Sendiri Data Pribadi
Sementara, Wawan Purwanto, Pengamat Intelijen Negara berpendapat, kasus Bjorka merupakan peretasan encrypto (personal) baik pengirim maupun penerimanya. Isu kebocoran data tersebut dinlai hanya hoax karena data Bjorka hanya bersifat umum meski sifatnya pribadi. “Jadi mencegah kebocoran data itu harus dimulai dari diri kita sendiri (security mainded),”tuturnya.
Meski begitu, Wawan mengakui, era digital telah mempengaruhi kondisi geo politik dunia. Hal ini, kareanya kehandalan siber akan menjadi taruhan dimasa mendatang. “Ini menyangkut kepentingan strategis, kita perlu teknologi chips, tetapi bagaimana implementasinya tidak bocor, ke negara yang menjual,” ujarnya.
Mengenai perlindungan, menurut Wawan tentu melibatkan semua pihak, baik sebagai pencegahan dan mitigasi kejahatan siber secara nasional maupun lokal. ”Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,” tuturnya.
Tim Siber Kelas Dunia
Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital menuturkan, peretasan Bjorka tersebut jangan dianggap remeh walaupun datanya bersifat umum. Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya. “Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,” cetusnya.
Ia mengutarakan, sekarang ini di Indonesia warga yang datanya dibocorkan hanya pasrah saja. Pemilik data tak bisa berbuat apa-apa dan berdoa saja. Alfons mendesak pemerintah segera audit kebocoran data akibat apa? Dan selanjutnya dicegah dan dipertangungjawabkan. “Pemerintah jangan menanggapi begitu saja,” sindirnya.
Kebocoran data pribadi selama ini telah merugikan pemilik data tersebut. Misalnya saja, diburu para Debt Collector padahal tidak meminjam uang. “Dengan data KTP ini bisa dibuat rekening bodong lho. Karena kasusnya banyak dan kecil-kecil, Polisi bisa saja keteteran, sehingga kebocoran dianggap kasus biasa saja,” tuturnya./
