www.bisnistoday.co.id
Sabtu , 21 November 2026
Home EKONOMI KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL
EKONOMIEkonomi & Bisnis

KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL

PENGELOLAAN KEPULAUAN WIDI: KKP Pastikan Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

“Berdasarkan data di kami, saat ini PT. LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangannya, Senin (5/12).

Lebih lanjut Victor menerangkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. “Perizinan-perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA,” ujarnya.

Baca juga: Butuh Keterlibatan BUMN dan Swasta Dalam Angkutan Perintis

Victor juga menegaskan bahwa Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Victor.

Victor menambahkan bahwa badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan,” ujar Victor

Victor juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Trenggono dalam upaya melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia./

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

GTA VI (dok: Rockstar Games)
Ekonomi & BisnisLIFESTYLEOtomotif & Tekno

Baru Pre-Sale, GTA VI telah Raup Rp27 Triliun

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Grand Theft Auto VI (GTA VI) mengukuhkan posisi sebagai...

Jalan Tol
Ekonomi & Bisnis

Nataru 2026/2027 : Tarif Jalan Tol Diterapkan Diskon 30 Persen

JAKARTA, Bisnistoday.co.id- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendorong pemberian diskon tarif...

EKONOMIPerbankan & Asuransi

BRI Life Raih Penghargaan Customer Service Champion dan Digital Marketing Champion 2026

JAKARTA, Bisnistoday.co.id — Asuransi BRI Life kembali meraih penghargaan Indonesia Customer sService...

Kompetisi Kreasi Astra 2026, sebuah ajang yang mengajak masyarakat dan insan media mengabadikan kisah tentang potensi, kontribusi, dan perubahan positif di Indonesia.
EKONOMIHumaniora

Kompetisi Kreasi Astra 2026 Resmi Digelar

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Dalam rangka menyambut usia ke-70 tahun pada 20 Februari...